1 hour ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Akademisi dari berbagai kampus menilai pernyataan Presiden yang menargetkan lifting minyak mencapai 610 ribu barel per hari (bph) pada 2027 sebagai tantangan di tengah penurunan alamiah produksi lapangan minyak nasional. Namun, langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melalui percepatan eksplorasi, optimalisasi lapangan eksisting, serta perbaikan iklim investasi dinilai sudah berada di jalur yang tepat untuk menjaga produksi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Pakar kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata menilai target lifting 610 ribu bph tidak semata-mata dapat dilihat sebagai angka produksi. Menurut dia, target tersebut memiliki posisi strategis untuk menjaga ketahanan energi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik dan volatilitas pasar energi global.
“Target 610.000 barel per hari pada RAPBN 2027 memiliki fungsi sebagai pertahanan dasar (defensive baseline) untuk menjaga daya tawar (bargaining power) Indonesia di tengah volatilitas pasar global,” kata Bonti, Selasa (18/8/2026).
Menurut Bonti, arah kebijakan Kementerian ESDM dengan melakukan percepatan eksplorasi greenfield, optimalisasi lapangan eksisting dengan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), serta perbaikan iklim investasi merupakan kombinasi kebijakan yang tepat untuk menjawab persoalan penurunan produksi minyak nasional.
“Dari sudut pandang kebijakan publik, kombinasi tiga strategi tersebut dinilai tepat sasaran karena mengadopsi pendekatan tritunggal intervensi kebijakan, intervensi jangka pendek, jangka panjang, dan penyediaan fasilitas fiskal, untuk menyelesaikan akar masalah penurunan produksi hulu migas,” ujar Bonti.
Ia menjelaskan, optimalisasi lapangan eksisting menjadi salah satu langkah penting karena mayoritas lapangan minyak Indonesia merupakan lapangan tua yang mengalami penurunan produksi secara alamiah. Optimalisasi melalui EOR dapat menjadi langkah jangka pendek dan menengah, sedangkan eksplorasi wilayah baru dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan cadangan dan produksi dalam jangka panjang.
Selain itu, Bonti menilai perbaikan iklim investasi menjadi instrumen penting mengingat eksplorasi hulu migas membutuhkan modal besar dan memiliki risiko tinggi. Menurut dia, insentif fiskal, fleksibilitas skema kontrak hingga pemangkasan perizinan dapat meningkatkan daya tarik investasi hulu migas Indonesia.
Bonti juga menilai penekanan Menteri Bahlil terhadap peningkatan lifting dan eksplorasi untuk mengurangi ketergantungan impor sejalan dengan agenda besar ketahanan energi. Peningkatan produksi domestik tidak hanya penting untuk menjaga pasokan, tetapi juga dapat mengurangi tekanan impor di tengah ketidakpastian harga minyak dunia.
“Penerimaan negara dari migas dapat difungsikan untuk menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia sekaligus mendanai infrastruktur energi terbarukan. Dan bila dikelola dengan baik, ini akan sangat menjanjikan dan prospektif,” katanya.
Menurut Bonti, apabila pemerintah mampu menahan bahkan membalikkan tren penurunan produksi minyak yang telah berlangsung bertahun-tahun, hal tersebut dapat menjadi indikator bahwa reformasi sektor hulu migas mulai memberikan hasil.
“Kemampuan menahan atau membalikkan tren penurunan produksi minyak yang berlangsung bertahun-tahun adalah bukti valid berjalannya reformasi struktural. Hal ini menandakan meningkatnya kepercayaan investor (capital inflow) dan berfungsinya koordinasi antara SKK Migas dan kementerian terkait,” kata Bonti.
Sementara itu, pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai target lifting 610 ribu bph menghadapi tantangan terutama dari kondisi cadangan minyak nasional dan lapangan-lapangan yang telah memasuki usia matang. Berdasarkan tren historis, menurut dia, produksi minyak Indonesia berada di kisaran 600 ribu bph dan cenderung mengalami penurunan.
Fahmy mengatakan kondisi tersebut membuat upaya mempertahankan produksi minyak membutuhkan kerja ekstra. Meski demikian, ia mengakui berbagai upaya yang dilakukan selama ini telah mampu meningkatkan produksi, antara lain melalui penggunaan teknologi, optimalisasi sumur tua, serta pengembangan sumur rakyat.
“Selama setahun memang berbagai upaya dilakukan secara mati-matian. Misalnya penggunaan teknologi dalam eksplorasi, kemudian memanfaatkan sumur-sumur tua, dan juga mendorong sumur rakyat,” kata Fahmy.
Menurut Fahmy, keberlanjutan berbagai langkah tersebut menjadi penting agar produksi yang telah dicapai dapat dipertahankan. Karena itu, upaya optimalisasi produksi perlu dilakukan secara konsisten di tengah tantangan penurunan alamiah lapangan minyak.
“Kalau upaya-upaya yang pernah dilakukan tadi tidak dilanjutkan, saya kira akan sulit untuk mencapai peningkatan atau bahkan mempertahankan produksi sekitar 608 ribu barel per hari,” ujarnya.
Di sisi lain, Fahmy melihat Indonesia masih memiliki potensi energi yang besar dari sektor migas. Salah satunya melalui pengembangan Blok Masela di Maluku. Ia menilai percepatan proyek tersebut dapat menjadi salah satu sumber penting produksi migas nasional ke depan.
“Kalau gas memang potensinya masih besar dan tersebar di berbagai daerah, termasuk Masela,” kata Fahmy.
Fahmy bahkan mendorong keterlibatan Pertamina dalam pengembangan Masela untuk mempercepat proyek tersebut. Menurutnya, perusahaan pelat merah itu memiliki opsi untuk mencari pendanaan baik melalui sumber internal maupun pendanaan eksternal tanpa harus bergantung kepada APBN.
“Kalau Pertamina masuk di Masela, maka ini akan mempercepat produksi dari Masela. Kemudian menghasilkan gas yang bisa menjadi pendapatan bagi negara,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi RI pada 2027 dapat mencapai 6%. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 sebesar 5,4%. Adapun, di sektor energi, ia menargetkan lifting minyak pada 2027 dapat mencapai 610 ribu barel per hari (bph), sementara lifting gas dipatok sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.
"Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan mencapai 6% lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%, inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%, suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%, nilai tukar rupiah kisaran Rp 17.500 per 1 dolar," kata Prabowo saat pidato pada Rapat Paripurna DPR RI terkait RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
