3 hours ago
9
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: M. Farid Wajdi (Guru Besar Ilmu Manajemen UMS Surakarta)
Belakangan ini, perdebatan publik kembali mengemuka terkait prioritas anggaran negara. Kritik datang dari berbagai elemen masyarakat—akademisi, aktivis sosial, warganet, hingga organisasi mahasiswa. Salah satu yang bersuara adalah BEM UGM, yang menyoroti apa yang mereka sebut sebagai 'ironi prioritas anggaran' di tengah kasus tragis anak sekolah bunuh diri akibat kemiskinan tidak mampu membeli buku dan pena, sementara disisi lain ada anggaran MBG dan pendanaan Board of Peace (BoP).
Suara tersebut bukanlah satu-satunya. Ia merupakan bagian dari resonansi kritik masyarakat luas yang mempertanyakan urutan prioritas kebijakan publik: Apakah kebutuhan paling mendasar sudah benar-benar menjadi titik tekan pembangunan? Pertanyaan ini relevan ketika kita melihat pembangunan dari perspektif manajemen strategik.
Pembangunan nasional selalu berbicara tentang pilihan. Dalam kondisi sumber daya yang terbatas, pemerintah tidak mungkin membiayai semua kebutuhan secara simultan. Karena itu, strategi pembangunan bukan sekadar soal niat baik, melainkan soal strategic choice, apa yang diprioritaskan, kapan, dan untuk siapa.
Negara dan Pilihan Strategis
Dalam teori strategi yang dikembangkan oleh Michael E. Porter, strategi pada dasarnya adalah memilih—menentukan apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Setiap keputusan anggaran adalah keputusan strategis.
Program seperti Makan Bergizi Gratis, misalnya, dapat dibaca sebagai investasi jangka panjang dalam kualitas sumber daya manusia. Namun strategi tidak hanya soal tujuan akhir, melainkan juga soal urutan dan sensitivitas terhadap kondisi riil di lapangan.
Jika masih terdapat warga yang kesulitan mengakses pendidikan dasar, maka muncul pertanyaan tentang strategic sequencing: apakah fondasi paling mendasar telah cukup kokoh sebelum kita melangkah pada intervensi yang lebih luas?
Belajar dari Sejarah: Best Practice Pembangunan Indonesia
Indonesia sebenarnya memiliki pengalaman strategis yang dapat menjadi pelajaran penting. Pada masa Orde Baru, pemerintah menerapkan strategi bertahap melalui Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Fokus awal diarahkan pada stabilitas politik, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur dasar. Program seperti revolusi hijau dan pembangunan irigasi berhasil mengurangi kerawanan pangan dan menekan kemiskinan secara signifikan pada dekade 1970–1980-an. Ini contoh strategic sequencing yang relatif jelas dan efektif: stabilitas → kebutuhan dasar → ekspansi ekonomi.
Pada era reformasi pasca krisis, strategi bergeser. Pemerintahan seperti di era Susilo Bambang Yudhoyono memperkuat program perlindungan sosial seperti BLT, BOS, dan Jamkesmas. Pendekatan ini lebih menekankan equity dimension—perlindungan kelompok rentan agar tidak semakin terpuruk akibat gejolak ekonomi global. Di sini kita melihat praktik inclusive policy framework yang relatif sistematis.
Pelajaran Strategis
Dari pengalaman tersebut, ada satu pola yang konsisten. Pembangunan yang berhasil selalu memiliki urutan prioritas yang jelas dan konsisten dalam jangka menengah-panjang. Ketika stabilitas dan kebutuhan dasar diperkuat, pertumbuhan relatif terjaga.
Ketika perlindungan sosial diperluas, legitimasi publik meningkat. Ketika infrastruktur dipercepat, produktivitas nasional terdorong. Artinya, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa strategi terbaik bukan memilih antara pertumbuhan atau keadilan, tetapi menyeimbangkan keduanya dalam desain yang sistemik.
Weakest Link dan Daya Saing Bangsa
Teori Resource-Based View dari Jay B. Barney menegaskan bahwa keunggulan jangka panjang bertumpu pada pengelolaan sumber daya strategis—dan bagi negara, itu adalah manusia. Jika titik terlemah bangsa masih berada pada kemiskinan ekstrem dan akses pendidikan dasar, maka penguatan di titik tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi strategi daya saing yang harus diutamakan.
Kritik Sebagai Feedback Strategic
Dalam teori stakeholder dari R. Edward Freeman, organisasi yang sehat adalah organisasi yang mendengar seluruh pemangku kepentingan, termasuk mereka yang kritis. Mahasiswa, masyarakat sipil, dan publik luas merupakan bagian dari critical stakeholders. Kritik mereka adalah bagian dari mekanisme koreksi dalam sistem demokrasi.
Strategi Cerdas: Pembangunan yang Berimbang
Strategi pembangunan nasional idealnya berdiri di atas tiga prinsip: - Prioritizing the Weakest, - Accelerating Competitive Sectors, - Strategic Sequencing yang Konsisten. Pembangunan bukan sekadar membangun proyek atau menggulirkan program. Ia adalah seni mengelola prioritas dalam jangka panjang.
Yang lemah harus diprioritaskan, tetapi kemajuan tetap diutamakan. Sejarah Indonesia sendiri telah menunjukkan: ketika keduanya berjalan beriringan, pembangunan menjadi lebih stabil, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan.
