6 hours ago
5
Sarasehan Ekonom Islam & Muktamar V IAEI 2025 di Puri Agung Convention Hall Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya sinergi antara akademisi, birokrasi, dan praktisi dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil dan inklusif. Hal tersebut disampaikan Menkeu saat membuka Sarasehan Ekonom Islam Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di Jakarta, Kamis (15/5/2025).
“Sinergi antara pilar akademisi, birokrasi, dan praktisi bisa membangun sebuah perekonomian yang tidak hanya sejalan dengan value Islam, namun juga pada akhirnya menciptakan suatu keadilan yang tidak konseptual tapi realita, dan kemudian menciptakan kemakmuran yang bisa dirasakan,” ujar Sri Mulyani.
Menurut Menkeu, ekonomi syariah bukan hanya soal halal dan haram, tetapi mencakup prinsip tata kelola yang menjunjung tinggi nilai-nilai seperti amanah, integritas, fatonah, dan siddiq. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang membawa kemaslahatan.
“Nilai rahmatan lil alamin di dalam ekonomi syariah memberikan dan mendorong manfaat yang luas bagi masyarakat dan menjadi inspirasi untuk membangun sebuah tata kelola yang baik,” kata Sri Mulyani.
Ia juga menyoroti perjalanan IAEI selama lebih dari dua dekade yang telah berhasil memadukan kontribusi akademik dan kebijakan publik. Sejak Konvensi Nasional Ekonomi Islam pada 2004, IAEI disebut konsisten memperkuat keilmuan dan pemikiran strategis berbasis nilai Islam.
“Saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para pendiri IAEI, para senior, serta seluruh jajaran pengurus, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membangun dan mengembangkan IAEI, serta memikirkan bagaimana value Islam bisa menjadi sumber inspirasi tidak terputus,” ujar Menkeu.
Sri Mulyani menegaskan, peran IAEI sebagai wadah kolaborasi lintas sektor menjadi penting dalam memperkuat sistem ekonomi Islam nasional. Sinergi tersebut dinilai sebagai kunci dalam menghadirkan kebijakan yang tidak hanya konseptual, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.
