2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta akan menggunakan solar dalam negeri yang dibeli dari Pertamina mulai April 2026.
“Iya (sudah memesan solar dari Pertamina). Nanti rencananya April sudah harus menggunakan solar dalam negeri,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman dijumpai di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Laode mengungkapkan sudah melakukan sejumlah pertemuan dengan badan usaha pengelola SPBU swasta dan Pertamina guna membahas pembelian solar dari perusahaan pelat merah tersebut.
Terdapat poin-poin yang harus disiapkan oleh Pertamina pada masa transisi ini, seperti penyediaan loading port atau pelabuhan muat yang memadai, kargo yang disesuaikan dengan volume yang dipesan oleh masing-masing badan usaha, serta spek bahan bakar murni atau base fuel solar yang disesuaikan dengan permintaan badan usaha.
Berbagai poin itu didiskusikan dalam pertemuan antara Laode dengan badan usaha pengelola SPBU sebagai langkah mitigasi, sehingga pada April diharapkan tidak terjadi krisis yang terkait pembelian solar dalam negeri.
“Spek solar harus dibahas, kalau tidak nanti terjadi seperti tahun lalu, soal base fuel (bahan bakar murni),” ujar Laode.
Adapun kejadian yang disinggung oleh Laode adalah penolakan Vivo terhadap base fuel untuk BBM jenis bensin yang diimpor oleh Pertamina pada akhir tahun 2025 . Penolakan tersebut disebabkan base fuel yang diimpor Pertamina mengandung etanol.
Permasalahan itu berhasil diatasi, sehingga Vivo membeli BBM jenis bensin dari Pertamina pada akhir tahun 2025 untuk menjalankan operasional SPBU-nya.
Pembelian BBM dari Pertamina berlangsung pada kuartal akhir 2025, sebab kuota impor BBM SPBU bernuansa biru itu habis sebelum tahun 2025 berakhir.
Diwartakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, akan menyetop impor solar untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta pada 2026.
Apabila masih terdapat kargo-kargo solar yang masuk ke Indonesia ada bulan Januari atau Februari, lanjutnya, maka solar tersebut merupakan sisa impor 2025.
“Tetapi tahun ini, Kementerian ESDM atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena kita punya kilang sudah ada, kita tidak lagi mengeluarkan impor,” ujar Bahlil.
Kilang yang dimaksud adalah proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Refinery Unit V Balikpapan, Kalimantan Timur.
RDMP Kilang Balikpapan memungkinkan kilang tersebut mengelola hingga 360 ribu barel per hari. Kapasitas itu setara dengan 22–25 persen atau seperempat dari kebutuhan nasional.
Secara ekonomi, RDMP Balikpapan akan memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian energi nasional, dengan penghematan impor BBM hingga Rp68 triliun per tahun, dan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai Rp514 triliun.
Ketika disinggung soal SPBU swasta yang akan membeli solar dari Pertamina, Bahlil pun mengiyakan.
sumber : ANTARA
