2 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menegaskan membangun pemerintah yang bersih dan adil. Untuk itu, Presiden membutuhkan birokrat-birokrat yang mumpuni. Presiden memberi sinyal bahwa kepada birokrat yang tidak mau menyesuaikan diri akan dicopot dan diganti. Hal ini ia sampaikan dalam pidatonya di Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026) sore.
Terkait regenerasi birokrat ini, Presiden kemudian mengatakan pemerintah sudah menyiapkan institusi-institusi pendidikan dan satu lembaga khusus untuk administrasi pemerintahan.
Rencananya memang pemerintah mendirikan 10 universitas baru. Hal ini sempat disampaikan Presiden dalam lawatan ke Inggris pekan lalu. Namun soal lembaga khusus administrasi pemerintahan ini, baru terdengar di dalam pidato tersebut. Saat ini pemerintah memiliki Lembaga Administrasi Negara (LAN) maupun Badan Kepegawaian Negara(BKN).
Presiden melanjutkan, terkait lembaga administrasi pemerintahan itu, putra putri Indonesia terbaik akan dipilih, dan 'digodok'. "Kita siapkan untuk mengambil alih kepemimpinan semua lembaga yang baik," kata Prabowo. Ia kemudian menegaskan, "There is nobody that cannot be replaced!"
Presiden menyebut sudah memerintahkan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Badan Pengelola (BP) BUMN, Menpan RB Rini Widyantini, semua menteri untuk memiliki wewenang penuh mengganti semua pejabat yang kinerjanya tidak baik atau yang melanggar hukum.
"Saya perintahkan...beri wewenang penuh untuk mengganti semua pejabat-pejabat yang tidak perform dengan baik atau yang melanggar!" kata Presiden dengan tegas.
Indonesia saat ini memiliki 12 sekolah kedinasan terkait administrasi negara. Sekolah kedinasan ini mengacu pada Peraturan Menpan RB Nomor 20 tahun 2021 yang berbunyi: sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara dengan pola ikatan dinas dan/atau pola pembibitan.
Sekolah kedinasan itu sebagai berikut: Politeknik Keuangan Negara STAN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi, Politeknik Transportasi Darat Indonesia, dan Politeknik Perkeretaapian Indonesia.
Kemudian masih ada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), POliteknik Penerbangan Indonesia, Politeknik Statistika STIS, Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, serta Politeknik Siber dan Sandi Negara.
Jadi, lembaga administrasi pemerintahan baru apakah yang ingin dibangun Presiden?
