Premanisme, Kekerasan yang Meresahkan

3 hours ago 1

Image bunga rampai anum

Agama | 2025-05-14 20:34:20

Aksi premanisme di tengah masyarakat kian meresahkan dan mengkhawatirkan. Aksi yang berkedok organisasi masyarakat atau ormas ini terjadi di berbagai daerah. Salah satu kejadian yang menyedot perhatian publik adalah penyerangan disertai perusakan dan pembakaran mobil polisi di Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025.

Selain kasus di atas beberapa waktu lalu juga ada anggota ormas, yang memaksa meminta THR ke sebuah perusahaan di Bantargebang Kota Bekasi, Jawa Barat. Anggota ormas ini mengaku sebagai jagoan Cikiwul, memaksa seorang sekuriti untuk bertemu langsung kepada pimpinan perusahaan. Setelah sempat bersembunyi di Bogor, sang jagoan pun ditangkap polisi. (SinPo.id, 21/03/2025)

Sepanjang 1—9 Mei 2025 Polri telah berhasil mengungkap 3.326 kasus premanisme di berbagai wilayah di Indonesia. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menegaskan premanisme dalam bentuk apa pun tidak akan dibiarkan. Kasus premanisme yang ditangani Polri difokuskan pada berbagai bentuk kejahatan seperti pemerasan, pungutan liar, pengancaman, perusakan fasilitas umum, pengeroyokan, penganiayaan, penghasutan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, serta penculikan.

Premanisme di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Pada masa HIndia Belanda premanisme digunakan untuk menyebut mantan narapidana yang tidak terikat dengan struktur pemerintahan. Pada masa Orde Baru premanisme berkembang dengan cara direkrut ke dalam ormas dan digunakan oleh penguasa untuk mengendalikan massa dan membungkam oposisi (metrotvnews.com, 12/05/2025)

Setelah reformasi 1998, premanisme mengalami transformasi. Banyak preman lama bergabung ke dalam organisasi masyarakat, LSM, bahkan partai politik, dan mendapat ligitimasi baru. Namun, premanisme jalanan tetap ada dalam bentuk pungutan liar, penguasa terminal, pasar, hingga parkiran liar. Premanisme juga memasuki dunia digital, dengan munculnya kelompok cyber preman yang menyebarkan ancaman atau ujaran kebencian demi kepentingan tertentu.

Ketika ekonomi makin sulit, kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan. Terkadang mereka melakukan dengan cara pemerasan, pemalakan, bahkan ancaman yang membahayakan nyawa jika permintaannya tidak terpenuhi. Rasa putus asa mencari jalan halal menjadikan mereka yang lemah iman tergoda untuk berbuat kriminal. Tidak dimungkiri, kemiskinan dan urusan makan bisa membuat orang lupa diri. Jika masyarakat tidak kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, angka kriminalitas dan aksi premanisme tidak akan marak.

Aksi premanisme tidak hanya dilakukan masyarakat awam, tetapi orang kaya juga bisa terjebak dalam tindakan tersebut, seperti kasus penggusuran paksa yang tidak mengedepankan dialog dan pendekatan humanistis hingga melibatkan aparat hukum untuk menindak keras seperti pemukulan. Aksi aparat yang melakukan pemukulan kepada rakyat juga bisa disebut tindakan premanisme. Jika aksi premanisme ini tidak ditindak dengan tegas maka aksi ini akan semakin merajalela dan meresahkan masyarakat.

Penerapan sistem kehidupan sekuler kapitalisme telah melahirkan kemiskinan, kesulitan hidup, sulitnya lapangan kerja, serta ketimpangan sosial. Kemiskinan terjadi bukan karena rakyat malas bekerja, tetapi karena kebijakan negara yang tidak memihak kepentingan rakyat. Seharusnya, prioritas negara menjamin kebutuhan rakyat. Jaminan yang dimaksud bukanlah memenuhi dengan pemberian bantuan sosial, tetapi seharusnya negara memberi kemudahan akses dan layanan kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti harga pangan murah, pendidikan dan kesehatan gratis, lapangan kerja banyak, dan sebagainya. Namun, negara tidak menjalankan kewajiban tersebut sehingga memicu tingginya angka kriminalitas, termasuk aksi premanisme.

Kesulitan memenuhi kebutuhan pokok karena harga barang-barang makin tidak terjangkau oleh masyarakat mendorong perilaku instan dalam mencari nafkah. Apalagi jika para penanggung nafkah merasa sempit dan buntu mencari kerja lalu menjadi pengangguran, akhirnya memilih cara haram yang dijalani, yang penting dapat uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam sistem islam aksi premanisme tidak akan dibiarkan, karena sistem islam memiliki konsep dalam menyelesiakan persoalan kehidupan, termasuk premanisme. Diantaranya yaitu membangun ketakwaan individu dan masyarakat melalui sistem pendidikan. Setiap keluarga dibekali pemahaman bahwa penanaman akidah Islam kepada anak harus dilakukan sejak usia dini.

Negara dalam sistem Islam juga akan menjalankan politik ekonomi dengan memenuhi kebutuhan pokok rakyat meliputi sandang, pangan, papan juga kebutuhan kolektif rakyat berupa keamanan, pendidikan dan Kesehatan. Selain menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, negara juga memampukan rakyat untuk memenuhi kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sehingga rakyat bisa merasakan kemakmuran.

Ketika Islam menjadi landasan dalam menjalani kehidupan, masyarakat akan memiliki pemahaman yang sama tentang perbuatan maksiat. Sehingga lahirlah kebiasaan saling menasihati dalam kebaikan, juga saling mengingatkan dan menegur jika ada yang melanggar syariat islam.

Sedangkan untuk aksi premanisme, islam akan menetapkan sanksi bagi pelakunya dilihat dari jenis pelanggarannya. Jika pelaku melakukan penganiayaan, ia akan dikenai sanksi jinayah. Jika pelaku melakukan pembunuhan, bisa dijatuhi sanksi bagi pembunuh, yakni qisas. Dengan konsep yang seperti ini, aksi premanisme tidak akan muncul di tengah masyarakat dan meresahkan seperti saat ini.

Oleh. Munawaroh, S.Pd

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Read Entire Article
Politics | | | |