1 day ago
8
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan kesiapan pemerintah mengalokasikan dana rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan kesiapan pemerintah mengalokasikan dana rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Anggaran tersebut disiapkan untuk cetak sawah baru di area yang mengalami kerusakan total, bantuan benih dan bibit, serta dukungan alat dan mesin pertanian bagi lahan yang masih dapat dipulihkan.
Saat ini, Kementerian Pertanian (Kementan) sedang mengumpulkan data tingkat kerusakan untuk menentukan kebutuhan intervensi di masing-masing daerah. Pemulihan lapangan dijadwalkan dimulai pada Januari 2026 setelah proses verifikasi selesai. Pemerintah pusat juga berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko PMK agar seluruh paket bantuan berjalan serempak dan efektif.
“Sudah disiapkan anggarannya. Kita sekarang pengumpulan data. Januari langsung bergerak,” ujar Amran dalam konferensi pers di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/12/2025).
Kementan menempatkan program rehabilitasi ini sebagai prioritas untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Sawah yang rusak total akan dibangun kembali, sedangkan areal yang tidak masuk kategori puso akan mendapatkan dukungan benih padi, bibit hortikultura, dan alsintan untuk mempercepat musim tanam berikutnya. Amran menegaskan seluruh proses dilakukan melalui pola kolaborasi antarlembaga agar penanganan bencana berjalan tanpa hambatan.
Mentan juga memantau ketat penyaluran bantuan, termasuk kontribusi pribadi pegawai Kementan dan mitra strategis senilai Rp 75 miliar yang digalang secara sukarela. Ia memastikan seluruh bantuan, baik yang bersumber dari APBN maupun sumbangan mandiri, dikawal hingga titik distribusi. Perum Bulog mendapat mandat memastikan akurasi penyaluran paket pangan reguler maupun bantuan darurat.
“Yang Rp 1,2 triliun (dari pemerintah), itu kita kawal juga. Sampai ke titik bagi. Ini tanggung jawab penuh ada di Pak Dirut Bulog, Letnan Jenderal Rizal,” kata Amran.
Pada saat yang sama, Kementan menindaklanjuti temuan salah ketik yang sempat beredar pada salah satu laporan paket bantuan. Koreksi dilakukan setelah media dan masyarakat memberikan masukan. Kesalahan tersebut terkait penulisan bobot beras per sak yang seharusnya 5 kilogram.
“Ada yang kemarin salah ketik. Satu sak kecil itu 5 kilo, bukan 1 kilo,” jelas Amran.
