3 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan resmi diperpanjang. Langkah ini diambil untuk membantu peternak lokal menjaga biaya pakan serta keberlanjutan usaha perunggasan nasional.
Kebijakan tersebut dinilai krusial karena jagung merupakan bahan baku utama pakan unggas. Kepastian pasokan jagung dengan harga terjangkau diharapkan mampu menekan biaya produksi peternak.
"Menambah dan memperpanjang SPHP jagung, nah itu Bulog, tanggung jawab saya, Bulog, perpanjang sepanjang-panjangnya. Selama peternak butuh, kasih, titik, mudah, jangan ada basa-basi," tegas Amran yang juga menjabat Menteri Pertanian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan Amran dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perunggasan di Surabaya, Jawa Timur. Ia pun meminta Perum Bulog sebagai operator distribusi untuk segera memperpanjang penyaluran SPHP jagung.
Realisasi dan Alokasi Program
Bapanas mencatat total alokasi program SPHP jagung pakan yang digulirkan sejak Mei 2026 sebanyak 242 ribu ton. Jagung tersebut merupakan hasil penyerapan panen petani dalam negeri dengan harga yang baik.
Hingga saat ini, realisasi penyaluran mencapai 46,55 persen atau sekitar 118 ribu ton. Program ini digulirkan untuk membantu lebih dari 5 ribu peternak di 26 provinsi yang merupakan peternak skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi mencapai 53 juta ekor unggas.
Untuk harga jagung pakan, Bapanas menetapkan harga Rp5.000 per kilogram (kg) untuk pengambilan di gudang Bulog. Sementara itu, harga maksimal di tingkat peternak ditetapkan sebesar Rp5.500 per kg.
Sikap Tegas Pemerintah
Amran menegaskan pemerintah mengambil sikap tegas untuk menjaga keseimbangan antara harga input produksi dan harga hasil produksi peternak. Ia tidak ingin peternak semakin tertekan oleh kenaikan biaya produksi.
"Tolong jangan ada harga pakan naik. Saya minta, saya perintah ini, enggak lagi minta tawar-menawar," tegas Amran. Sikap ini diambil karena harga telur di pasaran dinilai belum memberikan tingkat pengembalian yang memadai bagi peternak.
Kalangan peternak rakyat menyambut positif keputusan pemerintah dalam merespons tekanan yang dihadapi industri perunggasan nasional. Sejumlah langkah konkret yang disepakati dalam rapat tersebut dinilai memberikan harapan bagi keberlanjutan usaha peternak, terutama di tengah tekanan harga pakan dan kondisi kelebihan pasokan telur.
Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Suwardi mengatakan peternak merasa puas dengan keputusan pemerintah yang dihasilkan dalam rakor tersebut. Menurutnya, keputusan itu menunjukkan pemerintah mendengar dan merespons langsung persoalan yang dihadapi peternak di lapangan.
"Kami merasa puas, karena ini sudah dirapatkan. Mudah-mudahan implementasinya juga sama. Karena ini berkaitan dengan hajat hidup dan matinya para peternak ini," ujar Suwardi seusai menghadiri rakor perunggasan tersebut.
Salah satu keputusan yang mendapat perhatian peternak adalah komitmen pemerintah untuk menjaga agar harga pakan tidak semakin membebani peternak ketika harga telur di tingkat peternak belum sesuai dengan harga acuan pembelian (HAP). Kementerian Pertanian telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) telur ayam di tingkat peternak yakni Rp26.500 per kilogram.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
