6 hours ago
3
Tentara Israel menangisi rekan mereka yang tewas dalam operasi darat di Jalur Gaza, saat upacara pemakamannya di dewan regional Gezer Israel, 27 April 2025.
REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM— Keputusan tentara pendudukan Israel untuk menyembunyikan wajah dan nama 120 tentara selama partisipasi mereka dalam upacara tahunan untuk menghormati para tentara memicu kontroversi yang meluas.
Upacara tahunan tersebut digelar di Markas Kepresidenan Israel di Kota Yerusalem yang diduduki. Ketakutakutan tersebut dipicu tuntutan internasional atas perang genosida yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.
Para prajurit menghadiri upacara tersebut tanpa diizinkan untuk menunjukkan wajah mereka kepada media, sebuah langkah yang diambil oleh sensor militer.
Militer juga menyamarkan wajah para prajurit selama pertemuan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan istrinya, karena takut identitas mereka akan terdeteksi oleh badan-badan hak asasi manusia atau hukum internasional.
Para ahli percaya bahwa langkah-langkah ini mencerminkan kekhawatiran militer Israel tentang potensi konsekuensi hukum.
Ini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa mereka sadar akan tingkat pelanggaran yang mungkin telah dilakukan oleh para tentaranya terhadap warga sipil di Gaza, yang dapat membuat mereka diadili secara internasional dan membatasi perjalanan mereka ke luar negeri.
Organisasi-organisasi Israel bekerja untuk melindungi para tentara pendudukan yang terlibat dalam kejahatan genosida di Gaza dari tuntutan hukum.
Menurut Bloomberg, "Organisasi El Hadegel" - sebuah entitas yang mencakup perwira cadangan dalam tentara pendudukan - secara serius menangani ancaman hukum yang mengikuti para tentara pendudukan, karena organisasi tersebut, bekerja sama dengan firma hukum Herzog Fox & Neiman di pendudukan Israel, telah menyiapkan paket bantuan hukum untuk tentara reguler dan cadangan.
BACA JUGA: Ternyata Begini Kondisi Sebenarnya Tentara Israel yang Ditutup-tutupi Selama Perang Gaza
Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap personel tentara yang mungkin dituntut di pengadilan internasional atas tuduhan terkait pelanggaran di Gaza, di tengah meningkatnya seruan hak asasi manusia untuk melakukan investigasi dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kemungkinan kejahatan perang.
