3 hours ago
8
Ribuan warga Nahdlatul Ulama (NU) menghadiri Mujahadah Kubro di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Ahad (8/2/2026). Puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) NU ke-100 atau Satu Abad Masehi tersebut mengangkat tema Memperkokoh Jamiyah, Tradisi, Kontribusi dalam Mengembangkan Peradaban.
Oleh : KH Imam Jazuli, Lc MA, Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Nahdlatul Ulama (NU) seringkali didefinisikan sebagai benteng moderasi beragama (wasathiyah) di Indonesia.
Dengan fondasi Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) An-Nahdliyah, NU mengusung prinsip tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), i’tidal (adil), dan tasamuh (toleran). Secara teoritis dan teologis, ini adalah doktrin emas yang ideal.
Namun, ketika gagasan ini turun ke bumi, bertarung dalam kenyataan lapangan (ground reality) kehidupan warga nahdliyin, moderasi seringkali hanya menjadi jargon indah, atau bahkan sekadar slogan politik keagamaan.
Terdapat jurang yang lebar antara apa yang dipidatokan kiai di panggung dengan apa yang dipraktikkan jamaah di akar rumput.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa moderasi dan toleransi di tingkat akar rumput Nahdliyin masih rapuh.
Bukti paling nyata adalah mudahnya sekelompok warga atau oknum anggota ormas di bawah naungan NU membubarkan pengajian, kajian, atau kegiatan keagamaan yang dianggap berbeda madzhab atau aliran.
Seringkali, narasi yang digunakan untuk membenarkan tindakan ini adalah "menjaga NKRI", "anti-wahabisme", "anti-nasabisme", atau tuduhan "khilafah".
Padahal, jika diselisik lebih dalam, perbedaan keagamaan tersebut seringkali bersifat furu’iyah (cabang fikih), bukan ushuliyah (pokok agama).
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
