4 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pengelolaan sampah harus dikendalikan dari hulu dan dilakukan secara menyeluruh, menyusul timbulan sampah yang terus meningkat di berbagai kota besar. Hal ini ia sampaikan dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dan pelaksanaan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).
Hanif memimpin aksi bersih di Jakarta Utara dan Kota Bogor sebagai bentuk intervensi langsung pemerintah pusat terhadap persoalan yang disebutnya sebagai darurat nasional. Di Jakarta Utara, Selasa (17/2/2026), Hanif bersama jajaran KLH/BPLH melakukan aksi bersih di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman dan Tempat Pelelangan Ikan Penjaringan.
Kegiatan tersebut melibatkan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara serta masyarakat setempat, dengan fokus pada penanganan sampah di kawasan pesisir perkotaan yang menjadi salah satu titik krusial penumpukan sampah.
“Hari ini kita terus melakukan korve, korve, dan korve sesuai arahan dari Bapak Presiden, termasuk di Jakarta Utara sekarang. Jakarta Utara memiliki timbulan sampah lebih dari 1.300 ton per hari, sehingga perlu menjadi atensi khusus bagi kita semua, termasuk bagi warga masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik dari sumbernya,” ujar Hanif seperti dikutip dari pernyataan KLH/BPLH.
Angka lebih dari 1.300 ton sampah per hari di Jakarta Utara menjadi sorotan karena mencerminkan beban besar yang harus ditangani pemerintah daerah. Menurut Hanif, tanpa pengurangan dari sumbernya—rumah tangga, pasar, kawasan pelabuhan, hingga aktivitas perdagangan—upaya di hilir akan selalu tertinggal.
Usai aksi bersih, Hanif meninjau Bank Sampah Unit Women Federation di Jalan Marliana serta TPS3R MOA di Penjagalan, Penjaringan. Kedua lokasi tersebut dinilai sebagai contoh praktik pengelolaan sampah berbasis masyarakat, mulai dari pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan. Model ini dinilai penting untuk memperkuat peran warga dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir.
Hanif juga menyinggung keberadaan fasilitas refuse derived fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara, sebagai salah satu instrumen percepatan penanganan sampah. Teknologi RDF mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif untuk industri sehingga mengurangi beban penimbunan di TPA.
“Alhamdulillah, sekarang Jakarta Utara sudah memiliki fasilitas RDF di Rorotan untuk solusi percepatan penanganan sampah. Namun, RDF hari ini masih mendapat koreksi dari masyarakat sekitar, sehingga tentunya perlu menjadi perhatian dan dukungan kita semua untuk melakukan perbaikan ke depannya,” kata Hanif.
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menyatakan dukungan penuh terhadap arahan pemerintah pusat. Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengatakan pihaknya siap melaksanakan instruksi presiden melalui Menteri LH/Kepala BPLH, sekaligus menjadikan wilayahnya sebagai model pengelolaan sampah nasional.
“Kami Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara mendukung sepenuhnya dan akan melaksanakan segala perintah yang disampaikan oleh Bapak Presiden langsung melalui Pak Menteri. Kami tentunya juga ingin menjadikan Jakarta Utara sebagai kota yang Aman, Sehat, Resik, dan Indah, sesuai dengan Gerakan Indonesia ASRI,” ujar Hendra.
Penegasan serupa disampaikan Hanif saat memimpin aksi bersih di Kota Bogor pada Ahad (16/2/2026). Di kota penyangga ibu kota tersebut, Hanif menekankan penyelesaian sampah harus dimulai dari hulu. Ia meminta pimpinan daerah terlibat langsung dalam penguatan bank sampah sebagai instrumen pengurangan sampah di tingkat komunitas.
“Bapak Presiden meminta kita memimpin langsung penyelesaian sampah dari hulu. Bila perlu, para pimpinan daerah harus siap menjadi Ketua Bank Sampah unit di wilayahnya masing-masing untuk memastikan sampah dikelola dengan benar. Penyelesaian sampah dimulai dari sumbernya,” tegasnya.
Menurut Hanif, persoalan sampah bukan hanya soal kebersihan kota, melainkan menyangkut kesehatan publik, kualitas lingkungan, hingga risiko bencana. Tanpa pengendalian dari hulu, timbulan sampah akan terus meningkat dan membebani sistem pengolahan di hilir.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan Pemerintah Kota Bogor telah mengembangkan ratusan bank sampah dan puluhan TPS3R. Selain itu, tempat pembuangan sampah di kota tersebut secara bertahap beralih dari sistem open dumping menjadi controlled landfill untuk mengurangi dampak pencemaran.
“Kota Bogor saat ini memiliki ratusan bank sampah, puluhan TPS3R, serta TPS yang telah beralih dari open dumping menjadi controlled landfill. Tahun ini, kami juga akan mendapatkan program waste to energy dari pemerintah pusat untuk mengolah sampah menjadi energi listrik,” kata Dedie.
Program waste to energy dinilai menjadi pelengkap pendekatan pengelolaan sampah yang terintegrasi, dengan tetap menempatkan pengurangan dari sumber sebagai prioritas utama. KLH/BPLH menegaskan bahwa teknologi di hilir, seperti RDF maupun pembangkit listrik berbasis sampah, tidak boleh menggeser kewajiban pemilahan dan pengurangan sampah di tingkat rumah tangga serta pelaku usaha.
Secara nasional, pemerintah tengah mendorong penguatan literasi publik, peningkatan kapasitas bank sampah, pembangunan TPS3R, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran pengelolaan sampah. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku sekaligus mempercepat transisi menuju sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
