2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menanggapi outlook Moody’s Ratings berupa perubahan peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Anggito menekankan agar lebih berfokus pada fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai cukup resilien.
“Bukan negatif ya, tapi downgrade outlook-nya. Kalau dari sisi fundamental tidak berubah,” kata Anggito dalam acara Investor Daily Round Table bertema ‘Ekonomi Syariah: Pilar Stabilitas Ekonomi’ di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (10/2/2026).
Mantan Wakil Menteri Keuangan tersebut menyoroti laporan Moody’s yang lebih menitikberatkan pada prediktabilitas dan kredibilitas kebijakan dalam upaya menguatkan transparansi serta kepastian usaha. Menurut dia, poin penting dalam menanggapi hal itu adalah menjalin komunikasi yang lebih baik dengan lembaga pemeringkat.
“Jadi menurut saya harusnya bisa dimitigasi. Artinya komunikasi dengan Moody’s harus lebih bagus,” ujarnya.
Ia menyinggung sejumlah lembaga atau instansi dan program yang semestinya dapat dijelaskan lebih jelas oleh pemerintah kepada Moody’s. Di antara lembaga yang disinggung yakni BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Badan Gizi Nasional. Sementara program prioritas pemerintah di antaranya sekolah rakyat dan makan bergizi gratis (MBG), serta kaitannya dengan pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD).
“Nah, yang berikutnya adalah Fitch dan S&P yang akan datang juga. Jadi, kami sudah telepon ke KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), sudah mengantisipasi untuk lebih aktif menjelaskan kepada investor supaya tidak terulang lagi,” tuturnya.
Anggito kembali menekankan, persoalan perubahan outlook Moody’s sejatinya hanya persoalan komunikasi yang perlu diperbaiki dan tidak menggambarkan kondisi fundamental domestik yang sesungguhnya.
“Karena ini bukan masalah fundamental ekonomi, tapi komunikasi terhadap program-program yang belum dipahami. Ya, seperti Danantara, MBG, dan lain sebagainya yang merupakan program Asta Cita. Program Presiden itu harus lebih jelas dikomunikasikan sehingga tidak menimbulkan potensi instabilitas atau perlambatan ekonomi,” tegasnya.
Sebelumnya, Moody’s Ratings mengubah outlook peringkat kredit Indonesia menjadi negatif dari stabil, sambil mempertahankan rating Baa2. Penyesuaian tersebut dilakukan seiring berkurangnya prediktabilitas dalam pembuatan kebijakan yang dinilai berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dan tata kelola.
“Perubahan ini didorong oleh menurunnya kepastian dalam pengambilan kebijakan yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dan mengindikasikan melemahnya tata kelola pemerintahan,” demikian Moody’s dalam rilis resminya, Kamis (5/2/2026).
Jika tren ini berlanjut, kondisi tersebut dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang selama ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan. Moody’s menilai, dalam setahun terakhir, proses pembuatan kebijakan cenderung kurang koheren dan komunikasinya lemah sehingga memicu volatilitas pasar saham serta nilai tukar.
Kondisi ini bertepatan dengan penurunan skor Indonesia dalam Worldwide Governance Indicators untuk indikator government effectiveness dan regulatory quality. Afirmasi rating Baa2 tetap didasari ketahanan ekonomi Indonesia yang didukung kekuatan struktural seperti sumber daya alam dan demografi yang menguntungkan, serta kebijakan fiskal dan moneter yang prudent.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan berada di kisaran lima persen dalam jangka menengah, dengan defisit fiskal dijaga di bawah tiga persen produk domestik bruto (PDB). Namun demikian, tekanan depresiasi rupiah berpotensi meningkat apabila prediktabilitas kebijakan terus melemah.
Moody’s juga menyoroti kekhawatiran fokus belanja publik untuk mendorong pertumbuhan dapat menimbulkan risiko fiskal, terutama mengingat basis pendapatan negara yang dinilai masih lemah. Program sosial seperti Free Nutritious Meals dan Affordable Housing, yang didanai dari pemotongan anggaran lain termasuk infrastruktur, berpotensi membebani fiskal jika diperluas tanpa diiringi reformasi penerimaan negara.
Selain itu, pembentukan sovereign wealth fund Danantara dengan aset BUMN yang nilainya melebihi 900 miliar dolar AS atau sekitar 60 persen PDB 2025 juga dinilai memicu ketidakpastian terkait tata kelola dan prioritas investasi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan liabilitas kontingen bagi negara.
