7 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan sekolah ikut terdampak bencana di Pulau Sumatera. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Abdul Mu'ti melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan dampak bencana banjir terhadap sektor pendidikan.
Laporan tersebut mencakup kondisi sekolah terdampak banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar, serta langkah penanganan yang telah dan sedang dilakukan pemerintah. Hal itu disampaikan Mu'tif dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
"Untuk PAUD yang terdampak 767, SD 1.343, SMP 621, SMA 268, SMK 136, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ada 23, Sekolah Luar Biasa 30, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan 86. Total yang terdampak 3.274. Kami belum mampu memetakan tingkat kerusakannya karena masih dalam progres dan masih dalam pendataan Bapak Presiden," ujar Mu’ti.
Selain itu, menurut Mu'ti, sebanyak 6.431 ruang kelas mengalami kerusakan, serta 3.489 unit sarana prasarana lainnya seperti laboratorium, perpustakaan, UKS, dan tempat ibadah. Pun perangkat IFP (Interactive Flat Panel) yang sebelumnya telah diterima pihak sekolah, ikut terdampak banjir.
Mu’ti juga menyampaikan terdapat toilet yang mengalami kerusakan mencapai 3.420 unit. Dalam upaya penanganan awal, sambung dia, pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan dalam bentuk barang.
"Yang sudah kami lakukan untuk beberapa hal terkait dengan yang terdampak itu. Pertama, bantuan dalam bentuk barang 148 unit tenda ruang kelas darurat, 15 ribu school kit, 7.500 bingkisan anak, 2.000 sepatu, 700 family kit, dan 65 ribu eksemplar buku, teks, dan nonteks," kata Mu’ti.
Dia melanjutkan, sudah menyalurkan bantuan dalam bentuk uang Rp 21,1 miliar dari anggaran eksisting. Selain itu, bantuan Rp 18,53 miliar diambil dari anggaran revisi. "Kemudian, tunjangan khusus guru di daerah bencana 35 miliar untuk anggaran dari revisi," ucap Mu'ti.
"Yang kami sampaikan sebanyak 16.500 guru yang menerima bantuan, kemudian masing-masing menerima bantuan Rp 2 juta per guru dan anggaran masih dalam proses revisi tahun 2025," kata Mu’ti menambahkan.
Terkait kebijakan kurikulum, kata Mu’ti, skenario penyesuaian kurikulum untuk penanggulangan dampak bencana. Dia menyampaikan, pada fase tanggap darurat 0 sampai 3 bulan, kurikulum disederhanakan menjadi kompetensi esensial yang mencakup literasi dan numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial.
