6 hours ago
10
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Mubasyier Fatah ((Bendahara Umum Pimpinan Pisat Ikatan Sarjanq Nahdlatul Ulama (PP ISNU))
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah janji yang sulit ditolak. Siapa yang berani menentang gagasan memberi makan anak-anak? Dalam ruang publik, ia hampir kebal kritik—karena menyentuh sisi paling dasar kemanusiaan.
Pemerintah bahkan menargetkan program ini menjangkau lebih dari 50 juta penerima manfaat pada tahap awal implementasi, dengan alokasi anggaran mencapai sekitar Rp 70–100 triliun per tahun, dan berpotensi meningkat hingga di atas Rp 400 triliun jika diterapkan secara penuh dalam skala nasional.
Namun justru di situlah persoalannya dimulai. Kebijakan yang terlalu 'baik' sering kali luput dari pertanyaan paling penting: apakah ia realistis?
Di banyak rumah tangga, kebutuhan gizi memang masih menjadi persoalan nyata. Tetapi negara tidak bekerja dengan niat saja. Ia bekerja dengan angka, dengan batas, dengan konsekuensi fiskal yang tidak bisa dinegosiasikan.
Dan ketika janji besar—dengan skala puluhan juta penerima dan ratusan triliun rupiah—tidak sepenuhnya berpijak pada realitas fiskal, ia berpotensi berubah menjadi beban yang diwariskan, bukan solusi yang menyelesaikan.
APBN 2025: Di Antara Ambisi dan Keterbatasan
Anggaran negara tahun 2025 mencerminkan satu hal: ambisi yang besar di tengah ruang yang sempit. Belanja negara mencapai sekitar Rp 3.621 triliun, sementara defisit melebar hingga mendekati 3 persen PDB.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ia adalah batas nyata dari kemampuan negara.
Dalam banyak diskusi ekonomi global, ada satu pesan yang terasa sederhana, tetapi sering diabaikan: anggaran negara bukan soal seberapa besar dibelanjakan, melainkan seberapa tepat digunakan.
Ekonom peraih Nobel Milton Friedman pernah menyampaikan gagasan yang mudah dipahami siapa saja. Ketika seseorang membelanjakan uangnya sendiri untuk dirinya sendiri, ia akan sangat hati-hati. Tetapi ketika membelanjakan uang orang lain untuk orang lain, kehati-hatian itu sering menghilang.
Dalam konteks negara, inilah tantangannya. Anggaran publik selalu membawa jarak—antara yang memutuskan dan yang merasakan. Di situlah risiko inefisiensi muncul.
Sementara itu, Joseph Stiglitz mengingatkan bahwa peran negara memang penting, terutama ketika pasar gagal melindungi kelompok rentan. Namun intervensi itu tidak boleh berhenti pada niat baik. Ia harus dirancang dengan hati-hati, agar tidak menciptakan masalah baru di kemudian hari.
Lebih jauh lagi, Esther Duflo menunjukkan lewat berbagai risetnya bahwa program sosial yang berhasil bukanlah yang paling besar atau paling ambisius, melainkan yang paling memahami siapa yang benar-benar membutuhkan. Ketepatan sering kali lebih berharga daripada skala.
Pesan-pesan ini terasa sangat dekat dengan situasi Indonesia hari ini. Ketika ruang fiskal semakin sempit dan defisit mendekati batasnya, setiap rupiah menjadi penting.
Dalam kondisi seperti itu, kebijakan seperti MBG tidak cukup hanya terasa “benar”. Ia harus benar-benar bekerja.
Karena pada akhirnya, masalah dalam anggaran negara bukan sekadar berapa banyak uang yang tersedia, tetapi apakah uang itu benar-benar sampai ke tempat yang paling membutuhkan—dan menghasilkan perubahan yang nyata. Pesan itu sederhana: negara boleh ambisius, tetapi tidak boleh ceroboh.
Dalam konteks ini, MBG menjadi ujian. Ia datang bukan ketika fiskal longgar, tetapi justru ketika tekanan meningkat—penerimaan negara tidak selalu stabil, belanja wajib terus bertambah, dan kebutuhan pembiayaan semakin besar.
Menambahkan program raksasa di tengah kondisi seperti ini bukan tanpa risiko. Ia seperti menambah muatan pada kapal yang sudah sarat—masih bisa berlayar, tetapi semakin sensitif terhadap gelombang.
Antara Rasionalitas Ekonomi dan Gengsi Kekuasaan
Tidak semua kebijakan lahir dari kebutuhan teknokratik. Sebagian lahir dari dorongan politik—keinginan untuk menunjukkan keberpihakan, membangun citra, atau bahkan meninggalkan warisan.
Ekonom almarhum Faisal Basri pernah mengingatkan bahwa kebijakan publik harus berpijak pada efisiensi dan keberlanjutan, bukan sekadar popularitas. Ia kerap mengkritik program yang besar secara politik, tetapi lemah dalam perhitungan ekonomi.
Dalam logika ini, MBG perlu diuji secara jujur: apakah ia solusi terbaik, atau sekadar solusi paling menarik secara politik?
Gengsi pemerintah sering kali tidak terlihat dalam angka, tetapi terasa dalam keputusan. Program yang sudah diumumkan sulit ditarik, meski beban fiskalnya membesar. Evaluasi menjadi sensitif, dan kritik dianggap sebagai gangguan.
Padahal, dalam kebijakan publik, kemampuan untuk mengoreksi adalah tanda kekuatan—bukan kelemahan.
Belajar dari India dan Brasil: Antara Skala dan Ketepatan
Jika Indonesia ingin menjalankan program makan bergizi secara luas, ada dua negara yang sering dijadikan rujukan: India dan Brasil.
India menjalankan Mid-Day Meal Scheme, salah satu program makan sekolah terbesar di dunia. Program ini menjangkau lebih dari 100 juta anak setiap hari.
Namun keberhasilannya tidak datang secara instan. India membangun sistem ini secara bertahap selama puluhan tahun, dengan fokus pada sekolah dasar dan daerah miskin.
Yang menarik, anggaran program ini relatif terkendali dibanding skala ekonominya.
India tidak langsung membuatnya universal dalam arti luas, melainkan menargetkan kelompok yang paling membutuhkan. Bahkan dalam implementasinya, tantangan seperti kualitas makanan dan distribusi masih sering muncul.
Brasil memiliki pendekatan berbeda melalui Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Program ini tidak hanya memberi makan siswa, tetapi juga mengintegrasikan kebijakan pangan lokal. Sebagian bahan makanan harus berasal dari petani lokal, sehingga program sosial sekaligus mendorong ekonomi domestik.
Brasil juga menekankan standar gizi dan pengawasan ketat. Namun keberhasilan ini didukung oleh kapasitas fiskal dan tata kelola yang relatif kuat.
Dari dua contoh ini, ada satu pelajaran penting: program makan bergizi tidak pernah sekadar soal membagikan makanan. Ia adalah sistem kompleks yang membutuhkan desain matang, kapasitas institusi, dan keberlanjutan anggaran. Indonesia bisa belajar, tetapi tidak bisa menyalin begitu saja.
Stunting dan Ilusi Solusi Sederhana
Tidak ada yang menyangkal bahwa Indonesia menghadapi persoalan stunting yang serius. Sekitar satu dari lima anak masih mengalami gangguan pertumbuhan.
Masalahnya nyata. Tetapi solusinya tidak sesederhana memberi makan.
Stunting adalah persoalan struktural: sanitasi buruk, akses air bersih terbatas, edukasi gizi yang rendah, hingga layanan kesehatan yang belum merata. Memberi makanan tanpa memperbaiki faktor-faktor ini ibarat menambal atap bocor tanpa memperbaiki fondasinya.
Maka, MBG berisiko jatuh dalam jebakan “solusi sederhana untuk masalah kompleks”.
Dalam kaidah fikih terdapat prinsip: “Dar’ul mafasid muqaddam’ ala jalbil mashalih (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik manfaat).
Artinya, kebijakan tidak boleh hanya mengejar manfaat jangka pendek, jika berpotensi menimbulkan masalah lebih besar di masa depan-termasuk tekanan fiskal atau ketergantungan.
Maka, MBG berisiko jatuh dalam jebakan “solusi sederhana untuk masalah kompleks”
Masalahnya, kebijakan semacam ini cenderung menyasar gejala, bukan akar persoalan. Memberi makanan memang dapat memperbaiki asupan gizi dalam jangka pendek, tetapi tidak otomatis menyentuh faktor-faktor mendasar seperti sanitasi, pola asuh, akses layanan kesehatan, hingga edukasi ibu tentang gizi.
Dalam perspektif kebijakan publik—dan juga sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menuntut perlindungan menyeluruh atas kualitas hidup—intervensi yang parsial justru berisiko menciptakan ketergantungan tanpa perubahan struktural. Akibatnya, negara terlihat “bertindak”, tetapi masalah utamanya tetap bertahan, bahkan berpotensi membesar dalam bentuk beban fiskal jangka panjang tanpa dampak yang sebanding.
Keberanian yang Sebenarnya: Mengoreksi, Bukan Memaksakan
Dalam politik, keberanian sering diartikan sebagai kemampuan membuat keputusan besar. Namun dalam kebijakan publik, keberanian yang lebih langka adalah kemampuan untuk mengoreksi.
MBG tidak harus dihentikan. Tetapi ia perlu dirancang ulang dengan lebih jujur terhadap kondisi fiskal dimulai dari wilayah dengan tingkat stunting tertinggi, berbasis data, bukan sekadar asumsi dan terintegrasi dengan intervensi kesehatan serta sanitasi.
Dengan cara itu, program ini tetap berjalan tanpa menjadi beban yang tidak terkendali.
Karena pada akhirnya, yang diuji bukan hanya niat baik pemerintah, tetapi kedewasaan dalam mengelola negara.
Defisit yang mendekati 3 persen bukan sekadar angka. Ia adalah peringatan bahwa ruang fiskal tidak tak terbatas. Dan dalam situasi seperti ini, kebijakan terbaik bukan yang paling besar, melainkan yang paling tepat. Jika tidak, MBG berisiko menjadi simbol yang mahal—bukan hanya bagi APBN, tetapi juga bagi kredibilitas kebijakan itu sendiri.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
