9 hours ago
10
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Biodiesel B50 jadi salah satu senjata Indonesia membangun kemandirian energi. Percepatan implementasinya kini semakin didorong di tengah gejolak energy lockdown global karena krisis pasokan minyak dunia.
Kebijakan B50 disebut-sebut akan jadi bagian dari upaya mitigasi risiko dinamika global yang segera diumumkan Pemerintah besok, Selasa (31/3/2026). Selain itu, rincian kebijakan penyesuaian lainnya adalah usulan Work from Home, penyesuaian anggaran, dan lainnya.
Peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, percepatan implementasi biodiesel B50 memerlukan kesiapan menyeluruh dari hulu hingga hilir hingga mitigasi risiko. Ini agar kebijakan tersebut efektif menopang stabilitas energi nasional di tengah gejolak konflik di Timur Tengah.
“Kalau bicara percepatan B50, kuncinya ada di hal-hal teknis tapi krusial. Pemerintah perlu memastikan kesiapan dari hulu ke hilir, mulai dari kepastian pasokan minyak sawit mentah (CPO), kapasitas produksi FAME (Fatty Acid Methyl Ester), sampai infrastruktur blending di kilang dan distribusi,” ujar Yusuf kepada ANTARA di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Ia menambahkan, standardisasi kualitas juga menjadi faktor penting agar B50 kompatibel dengan mesin, terutama di sektor transportasi dan logistik. Selain itu, menurutnya, insentif fiskal masih dibutuhkan pada tahap awal untuk menjaga keekonomian program, mengingat harga biodiesel tidak selalu lebih murah dibandingkan solar.
“Percepatan ini bukan hanya soal kebijakan, tapi orkestrasi industri yang rapi,” katanya.
Di sisi lain, Yusuf menekankan pentingnya penguatan sisi permintaan (demand) agar implementasi B50 berjalan optimal. Kepastian penyerapan dari sektor transportasi maupun industri dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan ekosistem biodiesel.
“Tanpa kepastian demand, implementasinya bisa tersendat di tengah jalan,” ujarnya.
Terkait efektivitas B50 di tengah potensi lonjakan harga minyak global akibat konflik di Timur Tengah, Yusuf menilai kebijakan tersebut cukup strategis, meski tidak sepenuhnya menghilangkan tekanan.
Menurut dia, B50 dapat berfungsi sebagai “shock absorber” dengan mengurangi ketergantungan pada impor solar, sehingga membantu meredam tekanan terhadap neraca perdagangan dan harga energi domestik.
“Namun, ini perlu dilihat secara proporsional. B50 tidak menghilangkan risiko, karena harga energi domestik tetap dipengaruhi harga minyak global, terutama untuk komponen yang belum tersubstitusi,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar kebijakan substitusi energi seperti B50 diiringi dengan langkah efisiensi konsumsi energi untuk hasil yang lebih optimal.
“Dalam praktik internasional, kombinasi antara efisiensi, pengurangan konsumsi, dan substitusi energi itu yang paling efektif meredam shock energi,” ujar Yusuf.
Dari sisi risiko, dia mengingatkan adanya potensi tekanan terhadap sektor pangan, khususnya jika peningkatan kebutuhan CPO untuk energi mengganggu pasokan untuk kebutuhan lain.
“Kalau tidak dikelola dengan baik, ada risiko kenaikan harga minyak goreng atau produk turunannya,” katanya.
Selain itu, ekspansi sawit juga perlu dikendalikan untuk meminimalkan dampak lingkungan. Risiko lain yang perlu diantisipasi adalah aspek fiskal dan teknis.
Ia menjelaskan, ketika harga CPO tinggi, biaya program biodiesel berpotensi meningkat dan membebani anggaran maupun dana sawit. Sementara dari sisi teknis, tantangan dapat muncul jika kualitas bahan bakar tidak terjaga atau kesiapan mesin belum merata.
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk meredam dampak ketidakpastian global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia.
Sejumlah opsi yang dikaji meliputi efisiensi anggaran, pengaturan kerja fleksibel (work from home/WFH), hingga penguatan kebijakan B50 dan penghematan energi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Sabtu (28/3/2026) menyatakan, langkah-langkah tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam merumuskan respons kebijakan ekonomi di tengah dinamika global.
sumber : ANTARA
