KTT BoP dan Masa Depan Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Washington pada 19 Februari dalam Konferensi Tingkat Tinggi Board of Peace (BoP) menjadi perhatian luas. Ini tidak saja karena Trump memuji Prabowo, akan tetapi sejak awal partisipasi Indonesia dalam forum yang digagas dan dipimpin oleh Trump ini memunculkan pro dan kontra. 

Kekhawatiran publik berangkat dari pertanyaan mendasar  apakah BoP benar-benar dirancang untuk menghadirkan perdamaian yang adil bagi Palestina, atau sekadar membangun arsitektur stabilitas politik versi Amerika Serikat?

Dalam pernyataan singkatnya di forum tersebut, Presiden Prabowo menegaskan persetujuan Indonesia terhadap 20 poin kesepakatan BoP yang berfokus pada stabilisasi keamanan, bantuan kemanusiaan, rekonstruksi Gaza, serta komitmen mendorong dialog politik. Ia juga menyatakan secara resmi kesediaan Indonesia menjadi anggota BoP.

Lebih jauh, Prabowo menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap forum ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pengabaian terhadap prinsip dasar yaitu kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi dan komitmen moral bangsa Indonesia.

Yang menarik, Prabowo secara terbuka menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi lebih konkret, termasuk kemungkinan pengiriman pasukan TNI dalam kerangka misi perdamaian internasional melalui International stabilization force guna menjamin stabilitas dan keamanan di Gaza. Langkah ini direpresentasikan sebagai kontribusi aktif Indonesia dalam menciptakan ruang aman bagi proses politik menuju solusi dua negara.

Pada saat yang sama, Prabowo menekankan bahwa stabilitas tanpa keadilan tidak akan melahirkan perdamaian yang berkelanjutan. Poin penting lain yang disampaikan Prabowo di luar sidang KTT adalah adanya upaya-upaya sistematis untuk menggagalkan upaya damai pasca-KTT BoP. Dan masyarakat dunia sudah mengetahui persis siapa sesungguhnya penggagal dan bahkan perusak perdamaian itu.

Kesepakatan KTT

KTT BoP menghasilkan kesepakatan tentang perlunya gencatan senjata yang lebih permanen, peningkatan bantuan kemanusiaan, serta pembentukan mekanisme koordinasi internasional untuk rekonstruksi Gaza. Namun, tidak ada pernyataan eksplisit mengenai sanksi terhadap Israel ataupun peta jalan yang tegas dan terukur menuju pengakuan penuh atas negara Palestina yang berdaulat. Di sinilah letak ambivalensinya yaitu forum ini menekankan stabilisasi, tetapi belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan pendudukan dan kedaulatan.

Pertanyaan mendasar pun tetap relevan yaitu apakah melalui BoP, Trump benar-benar akan memperjuangkan kemerdekaan Palestina? Rekam jejak kebijakan Amerika Serikat di bawah kepemimpinannya menunjukkan kedekatan strategis dengan Israel. Proses hukum yang tengah berjalan di International Court of Justice dan International Criminal Court memang memberi tekanan moral dan hukum internasional, tetapi efektivitasnya tetap sangat ditentukan oleh dukungan politik negara-negara besar. Hingga kini, belum terlihat indikasi kuat bahwa Washington akan mendorong sanksi internasional terhadap Israel.

Kredibilitas BoP akan ditentukan oleh keberaniannya melampaui retorika. Jika forum ini sungguh ingin menjadi arsitektur perdamaian baru, ia harus menyentuh substansi yaitu penghentian pendudukan Israel, jaminan kedaulatan dan kemerdekaan Palestina, dan mekanisme akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel. Tanpa itu, BoP berisiko dipersepsikan sebagai forum stabilisasi politik yang mempertahankan status quo.

Diplomasi Prabowo

Diplomasi Prabowo sendiri patut dicatat sebagai langkah aktif. Prabowo bersiteguh bahwa menghadiri forum dan berbicara langsung di hadapan Trump akan membuka ruang negosiasi yang tidak tersedia jika Indonesia memilih absen. Indonesia mencoba memadukan diplomasi moral dan kepentingan strategis yaitu memperjuangkan Palestina sekaligus menjaga hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat di tengah ketidakpastian global. Namun, realitas politik Amerika yang sangat transaksional membuat perubahan kebijakan tidak mudah dicapai.

Di sisi lain, konsolidasi negara-negara Muslim dalam BoP juga menjadi faktor penentu. Negara seperti Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab memiliki kepentingan yang beragam. Tanpa kesatuan sikap yang kuat, tekanan kolektif terhadap Washington akan sulit terbentuk. Solidaritas dunia Islam kerap terbentur kepentingan nasional dan rivalitas kawasan. Prabowo memikul tugas diplomatic penting untuk meyakinkan konsolidasi dan menyatukan pandangan dan sikap negara-negara Muslim.

Pada akhirnya, masa depan Palestina tetap berada di persimpangan. Ada kemungkinan BoP pasca-KTT hanya menghasilkan stabilitas jangka pendek melalui bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi terbatas. Setelah itu, tidak ada jaminan stabilitas terwujud dan penghentian serangan Israel bisa dihentikan. Ada pula harapan bahwa forum ini dapat berkembang menjadi jalur diplomasi yang lebih substantif menuju kemerdekaan Palestina yang sesungguhnya yaitu kedaulatan dan kemerdekaan penuh  Palestina dan pengakuan internasional.

Kehadiran Presiden Prabowo di KTT BoP adalah ujian besar bagi diplomasi Indonesia. Ia telah menyatakan persetujuan terhadap 20 poin BoP, menyatakan kesiapan menjadi anggota aktif meskipun menghadapi kritikan tajam, dan membela kemerdekaan Palestina, bahkan membuka opsi kontribusi militer untuk perdamaian.

Namun pertanyaan akhirnya tetap sama apakah BoP benar-benar akan memperjuangkan kemerdekaan Palestina? Apakah Trump mendengar dan akan mempertimbangkan secara serius saran Indonesia, meskipun Prabowo telah menyampaikannya dengan sungguh-sungguh? 

Sejarah akan menilai bukan hanya niat dan kehadiran, tetapi hasil konkret. Jika BoP pasca-KTT mampu bergerak dari stabilisasi menuju keadilan, maka langkah Indonesia akan tercatat sebagai manuver strategis yang berani. Jika tidak, maka forum ini akan menjadi catatan lain tentang betapa sulitnya memperjuangkan kemerdekaan Palestina di tengah kalkulasi geopolitik global. Opsi mundur dari keanggotaan BoP tentu tetap terbuka jika terbukti BoP mudharatnya lebih besar.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.