8 hours ago
11
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purnama menekankan pentingnya reformulasi kebijakan bantuan sosial (bansos) agar tidak sekadar menjadi instrumen distribusi bantuan, melainkan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Hal itu disampaikan Ahmad dalam sebuah diskusi publik yang menghadirkan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa, di Kota Bandung, Selasa (26/5/2026). Dalam forum tersebut, terungkap masih adanya kelompok penerima manfaat yang menerima bansos dalam jangka waktu panjang, bahkan hingga bertahun-tahun.
“Perlu evaluasi berkala agar program pengentasan kemiskinan tidak menciptakan ketergantungan, tetapi benar-benar mendorong kemandirian ekonomi masyarakat,” ujar Ahmad.
Menurutnya, konsep dasar bansos semestinya tidak berhenti pada pemberian bantuan langsung, melainkan menjadi sarana pemberdayaan yang berkelanjutan. Ia menilai pendekatan “kail dan umpan” harus lebih dikedepankan dibanding sekadar “memberi ikan”.
“Bantuan harus menjadi alat pemberdayaan, bukan sekadar konsumsi sesaat. Pelatihan, modal usaha, dan stimulus ekonomi perlu diperkuat agar penerima manfaat bisa naik kelas secara ekonomi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, dr. Yorisa Sativa, menjelaskan pemerintah terus melakukan pembaruan data kesejahteraan sosial berbasis sistem nasional. Namun, dinamika di lapangan kerap membuat sebagian warga mengalami perubahan status desil secara otomatis.
Ia menyebutkan, pergeseran data tersebut merupakan hasil pemutakhiran oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyesuaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara periodik.
“Perubahan kondisi seperti PHK, bencana, atau meninggalnya kepala keluarga bisa membuat status sosial ekonomi berubah secara cepat,” kata dia.
Yorisa menambahkan, warga yang merasa datanya tidak sesuai dapat melakukan klarifikasi melalui kelurahan dengan membawa NIK. Petugas kemudian akan melakukan verifikasi ulang melalui sistem SIKS-NG di tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Jika ada ketidaksesuaian, akan dilakukan ground check agar data kembali sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Dia menegaskan keterbatasan anggaran pemerintah membuat kolaborasi dengan lembaga sosial dan mitra pembangunan menjadi penting. Saat ini, terdapat puluhan lembaga kesejahteraan sosial yang turut berperan dalam mendukung program pengentasan kemiskinan di Kota Bandung.
Ahmad menutup dengan menekankan pentingnya konsistensi kebijakan agar bansos tidak menjadi beban jangka panjang bagi negara maupun daerah, melainkan jembatan menuju kemandirian masyarakat.
