2 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo melaksanakan Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kabupaten Pohuwato sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap layanan hukum yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum.
Kegiatan ini dihadiri berbagai unsur dan instansi di Kabupaten Pohuwato, antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Polres Pohuwato, Kejaksaan Negeri Pohuwato, Satpol PP, Badan Kesbangpol, Kantor Kementerian Agama, Bagian Hukum Setda Kabupaten Pohuwato, unsur Notaris, HIPMI Kabupaten Pohuwato, lembaga pembiayaan, serta pelaku UKM Kabupaten Pohuwato.
Kegiatan diawali dengan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum yang disampaikan Kepala Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo Kiki Rizki Wardhana, ST.
Selanjutnya, kegiatan secara resmi dibuka Kepala Kantor Wilayah Kemnterian Hukum Gorontalo Raymond J H Takasenseran dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo, Arif Rahman, Bc.IP., SH, MH.
Dalam sambutannya, Arif Rahman menyatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum. ''Ini sekaligus mendukung capaian indikator kinerja meningkatnya kualitas pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah,'' katanya dalam keterangan Rabu (11/2/2026).
Ini merupakan bagian dari pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan Kementerian Hukum.
Arif Rahman menjelaskan, Layanan Administrasi Hukum Umum meliputi berbagai aspek strategis, antara lain:
•Layanan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan Perseroan Perorangan
•Layanan Commanditaire Vennootschap (CV), Firma, Perkumpulan, Yayasan, dan Koperasi
•Layanan Kenotariatan dan Jaminan Fidusia
•Layanan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagai upaya mewujudkan transparansi korporasi
Selain itu, tersedia pula layanan legalisasi dan Apostille yang memberikan kemudahan dalam legalisasi dokumen publik untuk digunakan di negara-negara anggota Konvensi Apostille. Layanan Apostille merupakan terobosan penting dalam mendukung mobilitas dokumen lintas negara.
Lebih lanjut disampaikan, Layanan Administrasi Hukum Umum juga mencakup bidang Tata Negara dan Hukum Publik, antara lain kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pendaftaran partai politik, serta pengangkatan dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo berharap seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur, persyaratan, serta manfaat dari masing-masing layanan Administrasi Hukum Umum.
Partisipasi aktif, saran, dan masukan dari para peserta sangat diharapkan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
