2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ditetapkan jatuh pada 9 Februari 2026. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, HPN menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran strategis pers dalam pembangunan bangsa.
Ineu menilai, pers yang sehat merupakan pilar utama dalam mewujudkan ekonomi yang berdaulat serta bangsa yang kuat di tengah tantangan global dan era digital.
Menurut Ineu, pers memiliki posisi vital sebagai penyampai informasi, pengawas kebijakan publik, sekaligus jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Dia mengatakan pers tidak hanya diukur dari aspek bisnis media, tetapi juga dari integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.
“Hari Pers Nasional adalah momentum refleksi bersama. Pers yang sehat akan melahirkan informasi yang berkualitas, mendorong transparansi, dan pada akhirnya memperkuat fondasi demokrasi serta ekonomi bangsa,” ujar Ineu, Senin (9/2/2026).
Ineu mengatakan, di tengah derasnya arus digitalisasi dan media sosial, pers menghadapi tantangan besar berupa hoaks, disinformasi, serta tekanan algoritma yang kerap mengedepankan sensasi dibandingkan substansi.
"Dalam kondisi ini, peran pers arus utama menjadi semakin penting sebagai penjernih informasi dan penjaga akal sehat publik," kata legislator Dapil Sumedang, Majalengka, Subang ini.
Ineu menekankan pers yang sehat juga berkontribusi langsung terhadap terwujudnya ekonomi berdaulat. Melalui pemberitaan yang berimbang dan mendalam, pers dapat mengawal kebijakan ekonomi, mengangkat potensi daerah, serta memberikan ruang bagi pelaku UMKM dan ekonomi kerakyatan untuk berkembang.
“Pers berperan besar dalam memastikan kebijakan ekonomi berjalan transparan dan berpihak kepada rakyat. Tanpa pers yang independen dan kuat, sulit mewujudkan kedaulatan ekonomi yang sesungguhnya,” katanya.
Ineu pun menyoroti pentingnya perlindungan terhadap insan pers. Ia menilai, kesejahteraan jurnalis dan keberlanjutan industri media merupakan prasyarat bagi terjaganya independensi pers.
“Negara harus hadir melalui regulasi yang adil serta kebijakan yang mendukung ekosistem pers yang sehat,” katanya.
