3 days ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan, pandangannya terkait keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) bukanlah sikap personal, melainkan berangkat dari nilai dan prinsip dasar Nahdlatul Ulama (NU), terutama komitmen untuk terus membantu perjuangan bangsa Palestina.
Hal itu disampaikan sosok yang akrab disapa Gus Yahya tersebut saat menanggapi pertanyaan wartawan mengenai pernyataan internal Syuriah PBNU. Disebutkan sebelumnya, belum ada pembahasan resmi dari PBNU terkait dukungan terhadap langkah pemerintah RI bergabung dalam Board of Peace.
“Memang tidak selalu bahwa ketika ada isu-isu atau masalah-masalah yang karen lalu tiba-tiba langsung rapat itu juga tidak selalu. Tapi biasanya saya menyampaikan pandangan-pandangan yang sesuai dengan landasan nilai-nilai dan prinsip-prinsip NU," ujar Gus Yahya usai acara Harlah ke-100 NU di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Gus Yahya menjelaskan, pandangan yang ia sampaikan mengenai Board of Peace berkaitan erat dengan nilai kemanusiaan dan keberpihakan NU terhadap Palestina. Menurut dia, meskipun ada pihak yang mungkin tidak sepakat dengan sejumlah elemen atau dimensi dalam inisiatif tersebut, substansi utamanya adalah upaya membantu rakyat Palestina.
"Pandangan yang saya sampaikan mengenai Board of Peace itu, Board of Peace maksud saya itu, terkait dengan nilai-nilai bahwa kita harus terus membantu Palestina," ucap Gus Yahya.
Ia menilai, hingga saat ini belum terdapat alternatif platform internasional lain yang mampu mengonsolidasikan kekuatan global secara nyata untuk mendorong perdamaian Palestina. Karena itu, kehadiran Indonesia dalam inisiatif tersebut dinilai penting.
“Persoalannya adalah bahwa saat ini belum ada alternatif platform untuk mengupayakan untuk membangun suatu upaya internasional dengan konsolidasi internasional untuk perdamaian Palestina. Karena ini baru muncul satu-satunya saat ini,” katanya.
Gus Yahya menegaskan, berdasarkan visi dan program masing-masing, Indonesia tidak boleh bersikap pasif. Keterlibatan dalam Board of Peace, kata dia, harus ditempatkan semata-mata untuk kepentingan membantu bangsa Palestina.
“Keberadaan Indonesia tidak boleh tinggal diam, tidak boleh tidak ikut serta di dalam inisiatif itu tentu saja untuk kepentingan membantu bangsa Palestina bukan untuk yang lain,” jelas Gus Yahya.
Sebelumnya, Gus Yahya membela keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace. Menurutnya, langkah presiden merupakan langkah tepat dan strategis utamanya untuk memastikan keberpihakan Indonesia terhadap perjuangan Palestina tetap terjaga di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
"Keputusan Presiden untuk bergabung dalam Board of Peace ini, saya kira adalah keputusan yang tepat berdasarkan komitmen yang abadi untuk membantu Palestina," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Dewan Perdamaian atau Board of Peace diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, setidaknya sejak September 2025.
Sejak semula mewacanakan Board of Peace, Trump mengeklaim bahwa dewan ini bertujuan mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza pascaperang usai gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025.
Pada 22 Januari lalu, Presiden AS Donald Trump menandatangani piagam pembentukan Board of Peace. Dalam kesempatan di Davos, Swiss, itu, sekutu terdekat Israel ini didampingi antara lain Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, keanggotaan Indonesia dalam organisasi tersebut bertujuan untuk mendorong penghentian kekerasan, melindungi warga sipil, dan memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina, khususnya yang berada di Jalur Gaza.
“Tujuan keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, dan memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza,” ujar Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl Mulachela, dalam jumpa pers di Jakarta pada Kamis (22/1/2026)
