2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menargetkan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) mulai beroperasi pada 2027. Keberadaan PSEL dinilai penting untuk mempercepat penanganan krisis sampah perkotaan dan penguatan bauran energi baru terbarukan nasional.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, tahapan awal proyek PSEL dijadwalkan dimulai pada 2026, setelah kesiapan lahan serta penyelesaian aspek regulasi dan pembiayaan. Pemerintah memproyeksikan masa konstruksi berlangsung sekitar 1,5 hingga dua tahun hingga fasilitas dapat beroperasi secara komersial.
“Dari groundbreaking biasanya dibutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun sampai dua tahun apabila lahannya sudah tersedia. Diharapkan nanti sekitar 2027 sudah ada PSEL yang mulai beroperasi,” kata Yuliot di Jakarta, dikutip pada Jumat (6/2/2026).
Kementerian ESDM menjadikan PSEL sebagai instrumen penting untuk menjawab persoalan sampah di kota-kota besar yang selama ini masih bergantung pada tempat pembuangan akhir (TPA). Kapasitas TPA yang kian terbatas mendorong pemerintah mempercepat adopsi teknologi pengolahan sampah yang tidak hanya mengurangi timbunan, tetapi juga menghasilkan energi.
“Di beberapa kota besar ini sudah terjadi krisis sampah. Kita memprioritaskan bagaimana sampah bisa diolah menjadi energi melalui skema waste to energy,” ujar Yuliot.
Untuk membuka ruang investasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Regulasi ini menjadi payung hukum utama dalam mempercepat implementasi PSEL di daerah.
Salah satu penguatan kebijakan dalam Perpres tersebut terletak pada penyesuaian harga jual listrik dari fasilitas PSEL agar lebih kompetitif dan sejalan dengan kondisi keekonomian proyek. Pemerintah menaikkan tarif listrik PSEL hingga sekitar 20 sen dolar AS per kWh, sebagai upaya meningkatkan kelayakan finansial proyek dan menarik minat investor. “Harga jual listrik sudah naik, sekitar 20 sen dolar,” tutur Yuliot.
Selain itu, pemerintah menyiapkan skema subsidi untuk menutup selisih antara Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkitan dan harga keekonomian PSEL. Mekanisme subsidi dirancang secara terukur agar tetap menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus memastikan proyek dapat berjalan secara komersial.
Penanganan sampah nasional juga menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, Presiden menekankan urgensi pengelolaan sampah secara terintegrasi, mengingat hampir seluruh TPA diproyeksikan mengalami kelebihan kapasitas paling lambat pada 2028.
Sebagai langkah awal transformasi pengelolaan sampah nasional, pemerintah merencanakan pembangunan 34 proyek waste to energy di 34 kota. Proyek-proyek ini diharapkan menjadi fondasi peralihan dari sistem buang angkut ke pengolahan sampah berbasis energi, sekaligus membuka peluang investasi baru di sektor energi terbarukan dan infrastruktur lingkungan.
