Dracin dan Nalar Sinetronik Rakyat Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, Fenomena drama China (dracin) sedang happening. Di beranda media sosial, hampir selalu muncul potongan adegan drama yang disertai narasi hiperbolik. Kisah yang disajikan selalu tentang seorang CEO (pemilik perusahaan) yang sedang menyamar. Alurnya sederhana, namun sengaja dibuat njelimet untuk mengaduk emosi penonton.

Bukan hanya masyarakat umum, dracin juga menjalar hingga ke ruang elite. Menteri Keuangan Purbaya pernah bercerita di waktu senggang ia turut menonton tayangan tersebut. Desta, sebagai figur hiburan yang dekat dengan selera publik, bahkan mengaku membeli paket dracin agar bisa menontonnya sampai tamat.

Dalam waktu relatif singkat, dracin pun bertransformasi dari sekadar “konten receh” menjadi konsumsi kolektif. Ia diproduksi massal, disebarkan luas, ditertawakan bersama, dan dinikmati sebagai pengalaman sosial.

Jika dibaca sebagai formula cerita, dracin nyaris selalu memiliki pola yang sama. Ia menjual konflik yang cepat, emosi yang meledak-ledak, dan mimpi yang memanjakan imajinasi. Tokoh miskin bertemu tokoh kaya. Yang lemah berhadapan dengan yang kuat. Yang ditindas ternyata figur superkaya dan digdaya. Ada luka, penghinaan, tangis, lalu tibalah kemenangan. Pola semacam ini tentu bukan hal baru. Dunia sinetron sudah lama mengajarkannya. Hanya saja, kini bungkusnya berbeda. Durasi lebih pendek, tempo lebih cepat, dan perangkat penyebarannya bukan lagi televisi, melainkan media sosial.

Itulah sebabnya dracin begitu mudah diterima. Masyarakat Indonesia pada dasarnya memiliki karakter sinetronik. Kita tumbuh dengan tayangan drama, konflik keluarga, tokoh antagonis yang berulang, serta plot twist yang kadang tak masuk akal tetapi tetap memancing rasa penasaran. Bahkan di warung, di rumah, dan di ruang tunggu, sinetron pernah menjadi bahasa bersama.

Karakter Bu Subangun (Keluarga Rahmat), Bu Renggo (Serumpun Bambu), Bu Maruto (Dokter Sartika), Bu Suwito (Rumah Masa Depan), Wati (ACI) adalah sebagian dari tokoh antagonis yang pernah ada di layar kaca. Maka ketika dracin hadir dengan rasa yang sama, namun lebih ringkas dan instan, publik pun merasa akrab.

Dalam konteks ini, dracin bukan sekadar hiburan, melainkan bentuk aktual dari selera kolektif. Ia mengulang “rasa sinetron” yang selama ini telah tertanam, hanya dipindahkan ke platform baru.

Menariknya, pada saat yang sama, tayangan sinetron di televisi justru mulai ditinggalkan. Bukan semata karena masyarakat berhenti menyukai drama, melainkan karena pola konsumsi media yang berubah. Televisi dianggap kurang relevan, kurang menarik, dan tak lagi menjadi pusat perhatian. Publik kini hidup dalam logika scrolling. 

Konten yang menyita perhatian netizen bukan yang panjang dan memiliki waktu tunggu, melainkan cepat, menggigit, dan memicu emosi dalam hitungan detik. Dracin menjawab kebutuhan itu.

Sebenarnya fenomena dracin juga memunculkan ironi yang lebih luas. Di satu sisi, ia dianggap hiburan ringan. Di sisi lain, beberapa negara melihatnya sebagai persoalan sosial. 

Di Tiongkok sendiri, tayangan pendek yang terus-menerus mengulang alur wanita miskin menikah dengan CEO, atau kisah-kisah “fantasi kaya mendadak”, mulai dibatasi oleh otoritas setempat. Kisah CEO dianggap mendorong materialisme dan membangun ekspektasi sosial yang tidak sehat.

Isu tentang “mimpi” dalam sebuah tontonan sejatinya bukan hal baru. Raam Punjabi, produser yang kerap disebut raja sinetron pada era keemasannya, pernah menyinggung hal ini dalam sebuah seminar di Bandung pada 1998. Saat itu, kritik terhadap sinetron yang gemar menampilkan kemewahan sudah ramai disuarakan. Sinetron Indonesia dianggap seperti hasil salin-tempel dari film India, penuh rumah besar, mobil mewah, dan tokoh kaya raya.

Bagi Raam Punjabi, masyarakat juga membutuhkan mimpi. Terlebih di masa krisis moneter, ketika kondisi ekonomi sedang terpuruk, tontonan justru menjadi ruang pelarian dan harapan. Dalam logika itu, sinetron bukan sekadar hiburan, melainkan penyangga psikologis bagi publik yang sedang dihantam krisis ekonomi.

Di Tiongkok, dunia hiburan tidak berdiri bebas sepenuhnya. Negara tidak hanya mengatur konten, tetapi juga perilaku personal para selebritasnya. Artis yang gemar memamerkan kekayaan secara berlebihan, terlibat penggelapan pajak, atau dianggap memberi teladan sosial yang buruk, jangan harap kariernya akan langgeng.

Industri hiburan berada di bawah pengawasan ketat negara dengan alasan menjaga moral publik dan stabilitas sosial. Selebritas yang dianggap berseberangan dengan kebijakan negara atau menimbulkan kontroversi serius dapat menghadapi konsekuensi berat, termasuk pencekalan dan hilangnya dari dunia hiburan.

Pendekatan ketat ini juga terjadi di Korea Selatan. Seniman yang terlibat kasus kekerasan, prostitusi, penipuan, penggelapan pajak, bullying, atau skandal serius kerap menghadapi pencekalan. Boikot alias cancel culture bekerja bukan hanya sebagai hukuman sosial, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol moral. Popularitas tidak selalu menjadi tameng, dan karier bisa berhenti seketika ketika kepercayaan publik runtuh.

Bandingkan dengan Indonesia. Di sini, artis yang memiliki skandal justru mendapat panggung yang lebih luas. Kontroversi artis justru menjadi jalan menuju popularitas dan panggung utama. Jika ada cancel culture pun, jumlahnya dapat dihitung jari.

Potensi pasar yang menggiurkan dan pergeseran konsumsi media ke platform digital membuat sineas industri hiburan tanah air mulai menyiapkan format drama pendek ala dracin. Apalagi platform media sosial bekerja seperti pasar bebas, siapa pun dapat memproduksi, menyebarkan, dan mengonsumsi konten nyaris tanpa filter dan kendali.

Kini dracin telah menjelma menjadi hiburan harian netizen. Konflik dan emosi yang disajikan bekerja sebagai candu sekaligus katarsis, memberi pelepasan sesaat dari tekanan hidup sehari-hari. Namun ketika pola cerita yang sama terus-menerus diulang, tanpa disadari dracin juga membentuk nalar sinetronik. Hidup menjadi seperti rangkaian drama.

Persoalan keseharian dipropagasi menjadi konten media sosial. Konflik dan emosi menjadi bumbu penyedap konten. Kasus dianggap selesai dengan hadirnya tokoh protagonis yang kuat. Persoalan dianggap tuntas melalui solusi instan yang serba cepat dan emosional. Cara pandang dan tindakan semacam ini berimbas pada ruang politik. 

Tidak sedikit politisi tanah air yang mengikuti alur serupa. Ia tampil dramatis, memainkan konflik, dan memosisikan diri sebagai tokoh utama dalam narasi penyelamatan. Mereka hadir layaknya artis sinetron di berbagai platform media sosial, lebih sibuk membangun adegan alih-alih menjelaskan substansi.

Netizen di negeri ini, pada akhirnya, tetaplah bagian dari masyarakat sinetronik. Konten pendek ala dracin yang dikonsumsi setiap hari ikut membentuk selera, emosi, dan imajinasi publik dalam memandang realitas sosial dan politik. Drama, konflik, kontroversi, dan luapan emosi menjadi komoditas paling menarik. Panggung sosial dan politik pun berubah menjadi arena pertunjukan, di mana adu emosi sering kali lebih penting daripada adu gagasan.

Berikutnya, tanpa kita sadari, imajinasi tentang “CEO yang menyamar” tidak hanya hidup di layar gawai. Ia juga hadir sebagai metafor sosial kultural. Dalam benak kolektif kita, terbersit pikiran tentang para office boy di berbagai perusahaan. Mungkin saja mereka betul-betul sedang menyamar.

Sejatinya, bukan CEO, melainkan intel yang menyamar. Para elit mungkin tak pernah menyangka bahwa OB yang setiap hari mereka lewati di lorong kantor adalah petugas yang tengah menjalankan misi pemberantasan korupsi. Berbekal penelusuran yang mereka lakukan itulah kasus korupsi para elit berhasil dibongkar.