6 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penerapan delapan syarikah dalam pengelolaan pelayanan musim haji tahun ini membuat banyak anggota jamaah terpisah dari kloternya. Beberapa kasus yang terpisah seperti pasangan suami istri, anggota jamaah lansia dengan keluarganya hingga jamaah disabilitas dengan pendamping dipermasalahkan oleh banyak anggota jamaah haji.
Direktur Jenderal PHU Kemenag Hilman Latief mengungkapkan, skema delapan syarikah tersebut sebenarnya sudah didesain dengan keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang dikeluarkan sejak tiga bulan lalu. Meski demikian, ujar Hilman, terjadi dinamika di lapangan dimana banyak penerbangan dengan satu kelompok terbang ‘gado-gado’.
“Sehingga menyulitkan syarikah untuk menjangkau jamaah yang datang pada waktu itu. Saya kira dinamika ini harus kami hadapi,”ujar Hilman saat rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI di Jakarta, Senin, seperti dipantau Republika melalui TV Parlemen.
Menurut dia, penentuan syarikah berawal dari hilir yakni Arafah dan Mina, kemudian maktab/markaz/hotel lalu baru ke kloter. Hilman menjelaskan, terpisahnya jamaah berawal dari fakta di lapangan bahwa ternyata tidak selamanya suami dan istri mendaftar berbarengan. Demikian dengan waktu mendaftar jamaah lansia yang ternyata berbeda dengan keluarga atau pendampingnya. Hal tersebut, ujar Hilman, juga dipengaruhi oleh faktor waktu pelunasan.”Situasi yang sama orang tidak keluar visanya memang belum waktunya. Harus berubah konfigurasinya,”kata dia.
Dia menjelaskan, kasus pemisahan tidak terjadi pada pasangan suami istri atau lansia yang melakukan pelunasan pada gelombang yang sama. Dia pun mengeklaim, sebenarnya pemisahan juga jarang terjadi ketika syarikahnya memang sama meski pelunasannya berbeda. Hanya saja, ujar Hilman, saat jamaah tersebut berada dalam syarikah berbeda maka dia akan dilayani oleh maktab atau hotel yang berbeda.
Padaawalnya, konfigurasi tersebut coba dipertahankan sesuai syarikah mengingat sulitnya jamaah masuk ke Makkah. Menurut Hilman, keberadaan syarikah penting untuk menjamin jamaah masuk. “Yang dijamin atau dipercaya Arab Saudi masuk itu hanya syarikah,”kata dia.
Terlebih, ujar Hilman, belakangan ini banyak warga negara Indonesia (WNI) yang ditemukan atau ditangkap karena kedapatan berada di sekitar Makkah tanpa visa haji. Sebagian besar dari mereka pun sudah dideportasi atau dipulangkan ke Tanah Air.
Meski demikian, ujar dia, dinamika yang terjadi di lapangan membuat Kemenag harus membuat langkah cepat untuk mengantisipasi dampak negatif akibat terpisahnya jamaah. Untuk itu, Hilman mengatakan, pihaknya sudah melakukan penggabungan kembali keluarga yang terpisah.” Kerajaan saudi menyepakati suami istri saat puncak haji bisa digabungkan,”kata dia.
