Bulog Jajaki Pembangunan Gudang di Kampung Haji Arab Saudi

3 hours ago 3

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, rencana tersebut sedang dikomunikasikan dengan otoritas terkait di Arab Saudi, menyusul kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan beras produksi dalam negeri untuk konsumsi jamaah haji Indonesia.

“Kami mohon diberikan ruang di Kampung Haji. Kalau nanti diizinkan kami minta ruang untuk bisa bangun gudang Bulog di sana,” kata Ahmad usai rapat koordinasi terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Menurut dia, keberadaan gudang tersebut diperlukan untuk menjamin kesinambungan pasokan logistik pangan Indonesia di Arab Saudi, tidak hanya untuk beras, tetapi juga komoditas pangan lain pada tahap berikutnya.

“Sehingga nanti beras-beras kita ataupun daging-daging kita, ikan-ikan kita bisa kita simpan di gudang Bulog yang di Kampung Haji,” ujar dia.

Ahmad menjelaskan, untuk tahap awal Bulog menyiapkan ekspor perdana sekitar 2.280 ton beras premium yang ditujukan bagi dapur-dapur pengelola konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.

Volume tersebut dinilai relatif kecil dibandingkan stok beras Bulog yang saat ini mencapai sekitar 3,2 juta ton, sehingga tidak mengganggu pasokan dalam negeri.

Ia menyebut, gudang di Kampung Haji akan difungsikan sebagai simpul logistik agar distribusi pangan bagi jemaah haji dan umrah dapat berlangsung lebih terencana dan efisien.

“Minimal satu gudang itu 1.000 ton. Kalau 1.000 ton saja sudah cukup, nanti bertahap kalau memang masih dibutuhkan kita bangun lagi,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, kebijakan penggunaan beras nasional bagi jamaah haji merupakan bagian dari upaya pemanfaatan hasil produksi dalam negeri seiring capaian swasembada pangan.

Ekspor beras haji tersebut direncanakan mulai dilakukan pada pekan ketiga Februari 2026 melalui skema bisnis ke bisnis dengan pengelola dapur jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, sembari menunggu penyelesaian perizinan dan koordinasi teknis lintas kementerian dan lembaga terkait.

sumber : Antara

Read Entire Article
Politics | | | |