REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperkuat transparansi dan akuntabilitas pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2026 melalui optimalisasi Aplikasi Transparansi Paskibraka. Penggunaan aplikasi dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan seleksi terdokumentasi secara digital dan berjalan objektif di seluruh daerah.
BPIP mendorong keseragaman penerapan kebijakan seleksi melalui bimbingan teknis admin aplikasi transparansi tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan, pada 3 Februari 2026.
Direktur Penyelenggaraan Program Paskibraka BPIP Fuad Lutfi mengatakan, aplikasi tersebut menjadi instrumen utama untuk memastikan proses pendaftaran, seleksi, hingga pelaporan pembentukan Paskibraka 2026 berlangsung tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.“Bimtek ini menjadi sarana peningkatan pemahaman teknis admin, sekaligus memastikan keseragaman penerapan kebijakan di seluruh daerah. Dengan optimalisasi peran admin, proses pendaftaran, seleksi, hingga pelaporan pembentukan Paskibraka Tahun 2026 dapat berjalan lebih tertib dan akuntabel,” ujar Fuad dalam siaran pers, Kamis (5/2/2026).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, Arinaras JS menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan bimtek di Palembang. Ia berharap para admin Transparansi Paskibraka menjalankan perannya secara profesional dan berintegritas agar proses seleksi benar-benar menjaring putra-putri terbaik daerah.
Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, SH menegaskan, pembentukan Paskibraka merupakan bagian dari kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila. “Paskibraka adalah ruang pembinaan karakter. Penilaian tidak hanya akademis dan fisik, tetapi juga meliputi komitmen kebangsaan, mental yang kuat, kemampuan belajar, beradaptasi, serta kesiapan melaksanakan tugas,” jelasnya.
Rima menambahkan, seluruh sekolah memiliki kesempatan yang sama mengikuti seleksi Paskibraka, dengan peserta dari berbagai latar belakang agama dan suku yang mencerminkan miniatur Indonesia. Ia menekankan peran admin transparansi sebagai pengawal proses seleksi agar tetap bersih, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bimbingan Teknis Aplikasi Transparansi Paskibraka 2026 dilaksanakan di Palembang dan Surabaya, Jawa Timur. Untuk lokus Palembang, kegiatan diikuti 390 peserta dari admin tingkat provinsi serta kabupaten/kota.
BPIP menargetkan peningkatan pemahaman dan keseragaman penerapan kebijakan pembentukan Paskibraka 2026, terwujudnya admin yang kompeten dan profesional, serta terselenggaranya seleksi yang transparan, objektif, dan akuntabel secara nasional dengan dukungan data digital yang valid dan terintegrasi.

2 hours ago
3













































