4 hours ago
12
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) dinilai masih menghadapi berbagai hambatan distribusi dan operasional. Kondisi tersebut membuat pemerataan akses pangan bergizi di daerah terpencil membutuhkan penguatan sistem distribusi dan pengelolaan yang lebih terintegrasi.
Tantangan geografis, rantai pasok pangan lokal, hingga keterbatasan infrastruktur menjadi kendala utama pelaksanaan MBG di sejumlah wilayah 3T. Situasi ini dinilai memerlukan koordinasi lebih kuat antara pemerintah, investor dan pelaku lapangan agar program berjalan berkelanjutan.
Kondisi tersebut menjadi alasan terbentuknya Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (APGI 3T). Sekjen APGI 3T Gardian Muhammad mengatakan, organisasinya akan fokus memperkuat pelaksanaan MBG di wilayah dengan akses terbatas.
“Fokus utama kami adalah memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis Wilayah Terpencil tidak hanya berjalan, tetapi juga berkelanjutan, tepat sasaran, dan mampu menjangkau masyarakat di wilayah paling sulit sekalipun,” kata Gardian di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
APGI 3T menilai pendekatan pelaksanaan MBG di daerah terpencil tidak bisa disamakan dengan wilayah perkotaan. Perbedaan kondisi geografis dan distribusi pangan membuat penguatan dapur MBG menjadi salah satu prioritas utama.
Gardian mengatakan, penguatan dapur MBG dan efisiensi distribusi akan menjadi fokus organisasi untuk memastikan layanan pangan bergizi dapat menjangkau masyarakat secara lebih optimal.
“Penguatan Dapur MBG, peningkatan efisiensi distribusi, serta konsolidasi investor menjadi prioritas utama ke depan,” ujar Gardian.
APGI 3T mencatat sekitar 1.200 investor telah terlibat dalam pelaksanaan MBG di wilayah terpencil. Meski demikian, organisasi tersebut menilai dukungan lintas sektor tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program di daerah 3T.
Selain penguatan dapur MBG, APGI 3T juga akan mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola dapur serta penguatan sistem monitoring berbasis data lapangan.
“Ke depan, APGI 3T akan memfokuskan langkah pada penguatan dapur MBG sebagai pusat distribusi pangan dan pemberdayaan lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola dapur, hingga penguatan sistem monitoring berbasis data lapangan,” ujar Ketua DPP Bidang Koordinasi dan Sinergi Legislator Partai Perindo itu.
APGI 3T juga mendorong sinergi pemerintah, investor dan pelaku lapangan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif di wilayah dengan tantangan akses tinggi. Menurut Gardian, keberhasilan MBG di daerah 3T tidak hanya ditentukan skala program, tetapi juga ketepatan strategi distribusi dan keberlanjutan pelaksanaan.
“Karena itu, wilayah 3T perlu menjadi perhatian dalam penguatan sistem pangan dan gizi nasional,” ujar Gardian.
