1 hour ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta kementerian/lembaga penyelenggara mudik lebaran 2026 memperkuat koordinasi teknis di lapangan. Kerjasama antarpemangku kepentingan menjadi syarat mutlak untuk menghindari kegagalan manajemen transportasi pada puncak arus mudik lebaran mendatang.
"Kita tidak ingin melihat adanya tumpang tindih kebijakan. Jangan sampai Polri sudah melakukan rekayasa one way, namun di sisi lain terjadi kemacetan parah di pelabuhan atau terminal akibat ketidaksiapan petugas regulator dalam mengatur jadwal keberangkatan armada. Seluruh K/L harus bekerja dalam satu irama," ujar Syaiful Huda dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026).
Huda menjelaskan, kelancaran arus mudik bukan hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, melainkan hasil orkestrasi matang antara regulator, aparat penegak hukum, dan penyedia infrastruktur. Menurutnya, kesiapan operasional Dirlantas Polri harus didukung penuh oleh langkah strategis dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Kesehatan, hingga Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
"Mudik adalah mobilisasi massa terbesar di dunia dalam waktu singkat. Tidak boleh ada ego sektoral. Korlantas menjaga arus di lapangan, Kemenhub memastikan kelaikan armada angkutan, dan PU menjamin kemantapan jalan. Jika satu mata rantai ini lemah, maka kenyamanan masyarakat akan terganggu," ujarnya.
Huda mengatakan, ada tiga poin krusial yang harus disinkronisasikan secara serius oleh para pemangku kepentingan atau stake holder mudik Lebaran 2026. Pertama adanya integrasi manajemen arus dan armada mudi lebaran. Di sini rekayasa lalu lintas oleh Polri harus selaras dengan manajemen simpul transportasi (terminal, pelabuhan, bandara) yang dikelola Kemenhub.
“Hal ini untuk mencegah penumpukan kendaraan di akses keluar-masuk gerbang tol maupun pelabuhan penyeberangan,” ujarnya.
Manajemen mudik gratis, lanjut Huda, menjadi titik poin krusial kedua yang harus diperhatikan oleh stake holder penyelenggara mudik lebaran. Menurutnya, dibutuhkan integrasi basis data mudik gratis dari berbagai entitas penyelenggara. Hal ini untuk memastikan tidak adanya double booking yang sering mengakibatkan sisa kursi kosong di tengah tingginya permintaan masyarakat.
“Ramp check armada kendaraan mudik gratis juga tidak boleh diabaikan untuk memastikan unsur keselamatan dan kenyamanan pemudik,” urainya.
Huda meminta Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kesiapan rest area yang selama ini menjadi sumber kemacetan akibat menumpuknya kendaraan pemudik. Menurutnya, perlu penambahan fasilitas toilet dan suplai bahan bakar modular guna mencegah antrean yang meluber ke badan jalan tol.
“Manajemen komunikasi satu pintu terkait mudik juga penting sehingga penting instansi terkait menyatukan kanal informasi milik mereka sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran info yang diterima pemudik,” ujar Huda.
