4 hours ago
1
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berbincang dengan keluarga korban ledakan di RSUD Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (13/5/2025). Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan bantuan berupa uang tunai dan jaminan pendidikan untuk anak korban yang ditinggalkan.
REPUBLIKA.CO.ID, GARUT-- Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan siap menginventarisasi jumlah anggota keluarga dari korban ledakan amunisi di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut sebagai tindak lanjut dari janji Gubernur Jawa Barat yang akan memberikan bantuan.
"Baik, nanti didata," ujar Bupati saat meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pameungpeuk, Garut, Selasa (13/5/2025).
Bupati yang hadir mendampingi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan jajaran dari Polda Jabar, maupun Kodam III Siliwangi meninjau langsung RSUD Pameungpeuk tempat korban dilakukan identifikasi, kemudian menemui keluarga korban.
Gubernur menyampaikan langsung kepada keluarga korban akan diberi bantuan dari pemerintah untuk setiap kepala keluarga sebesar Rp50 juta, dan menanggung biaya pendidikan anak-anaknya.
Dedi Mulyadi pun, meminta Bupati Garut untuk mendata jumlah anggota keluarga korban yang akan menerima bantuan dari pemerintah, termasuk anak-anaknya untuk mendapatkan hak pendidikan sampai perguruan tinggi.
"Nanti ini ada Bupati ya," kata Dedi Mulyadi kepada keluarga korban ledakan yang ditemuinya di RSUD Pameungpeuk.
Salah seorang anggota keluarga korban, Farid menyampaikan terima kasih adanya perhatian dan kepedulian dari pemerintah terhadap keluarga korban ledakan amunisi di Cibalong. Menurutnya, bantuan yang dijanjikan Gubernur Jawa Barat yakni uang sebesar Rp50 juta, dan bertanggung jawab akan menyekolahkan anak-anak korban sampai ke perguruan tinggi.
"Ya, bertanggung jawab menyekolahkan sampai perguruan tinggi, kemudian uang pemulasaran," katanya.
Sebelumnya terjadi ledakan amunisi di lokasi pemusnahan kawasan pantai Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Senin (12/5/2025) menyebabkan 13 orang meninggal dunia terdiri dari empat anggota TNI, dan sembilan warga sipil.
