4 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai, kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yaitu mengirim siswa nakal ke barak militer adalah pendidikan yang bagus.
"Ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kebijakan yang mau terkait dengan sebagaimana yang dilihat saat ini (mengirim siswa nakal ke barak militer), ya itu kan pendidikan yang bagus," kata Pigai usai mengisi Kuliah Umum Universitas Mahendradatta di Kota Denpasar, Provinsi Bali, Sabtu (10/5/2025).
Pigai menilai, kebijakan Dedi Mulyadi adalah bagian dari mempersiapkan generasi muda. Membawa siswa ke barak militer, menurut dia, bagus untuk pendidikan mental, karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab, sehingga ini tidak melanggar hak asasi manusia.
"Sekarang pertanyaannya, kalau pendidikan itu baik atau tidak baik, pendidikan itu melanggar tidak, dalam konstitusi kita pendidikan itu hak sekaligus kewajiban, jadi pemerintah bertanggung jawab mendidik, pemerintah bertanggung jawab menghadirkan pendidikan yang berkualitas, yang baik, membentuk karakter mental, moral, disiplin, dan tanggung jawab," ujar Natalius.
Disinggung soal banyaknya penolakan atas kebijakan Jabar, seperti dari Komnas HAM dan pakar-pakar psikologi, bagi Pigai, justru penolak yang harus dipertanyakan landasannya. Dia menyebut, yang terpenting dari kebijakan mengirim siswa nakal ke barak militer adalah memastikan tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan.
"Yang tidak boleh adalah pendidikan disertai dengan cara mengganggu fisik, itu yang tidak boleh," kata Natalius.
"Komnas HAM pakai aturan apa? Ketika saya bilang sepanjang tidak mengganggu fisik, pendidikan bagus, di dunia ini atau di bawah kolong langit ini yang namanya pendidikan itu ya benar," ucap Natlius menambahkan.
Natalius meminta, mengartikan pendidikan ala Jabar hanya memindahkan tempat belajar, bukan mengandalkan TNI sebagai pendidik. Pasalnya, hal itu bukan bagian dari institusi pendidikan.
"Kalau kegiatan contoh, kegiatan-kegiatan yang kita adakan di tempat aula-aula itu apa, itu cuma tempat, sekarang orang kawin, kan kita juga di tempat perkawinan, wisuda di universitas, kegiatan, seminar, diskusi, cuma tempat itu," ucap mantan komisioner Komnas HAM tersebut.
