3 hours ago
6
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (kiri) memungut sampah saat kegiatan aksi bersih sampah laut di Pantai Kedonganan, Badung, Bali, Jumat (6/2/2026). Kegiatan yang melibatkan ribuan peserta dari berbagai instansi dan lembaga itu dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan sampah laut di wilayah Bali.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memasuki awal tahun 2026, Provinsi Bali terus memperkuat fondasi sektor pariwisata dan ekonominya melalui langkah-langkah strategis di lapangan. Upaya ini diawali dengan penguatan sektor keamanan di destinasi wisata unggulan.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali bersama Kabupaten Badung dan Buleleng kini mengerahkan 80 personel khusus yang telah menjalani bimbingan teknis intensif.
Personel yang tersebar di tingkat provinsi (30 orang), Badung (40 orang), dan Buleleng (10 orang) ini bukanlah petugas biasa; mereka adalah SDM terlatih yang dibekali kemampuan bahasa asing serta teknik bela diri untuk melumpuhkan gangguan tanpa mencederai.
Unit Satpol PP Pariwisata ini tampil dengan pendekatan yang jauh lebih humanis. Menggunakan seragam yang santai dan ramah serta didampingi anjing lokal terlatih, mereka bertugas melakukan patroli rutin untuk memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bagi para wisatawan. Kepala Satpol PP Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, menjelaskan bahwa kehadiran unit ini terbukti efektif menekan angka pelanggaran di objek wisata.
Selain membina wisatawan agar menghormati budaya lokal, mereka juga bertugas menertibkan pedagang liar demi menjamin kenyamanan pengunjung di hampir 500 objek wisata yang tersebar di Pulau Dewata.
Kondisi keamanan yang kondusif di lapangan ini berjalan selaras dengan tren ekonomi Bali yang menunjukkan sinyal positif. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali per Januari 2026, optimisme kegiatan bisnis di Bali terus meningkat. Kepala Perwakilan BI Bali, Erwin Soeriadimadja, mengungkapkan bahwa Indeks Penjualan Riil (IPR) tumbuh sebesar 6,5 persen secara tahunan.
Momentum ini didorong oleh dua faktor utama: penurunan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp12.350 per liter serta kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar tujuh persen di seluruh wilayah Bali yang memicu daya beli masyarakat.
Gairah belanja masyarakat tercermin pada berbagai subsektor ekonomi. Penjualan produk farmasi dan kosmetik meningkat hingga 3,2 persen, dipicu oleh tingginya permintaan obat-obatan akibat peralihan cuaca.
sumber : Antara
