8 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah merek beras yang didistribusikan oleh PT Food Station Tjipinang Jaya ditemukan tidak memenuhi mutu beras premium. Temuan itu didasarkan oleh hasil uji laboratorium terhadap sejumlah merek beras dari BUMD Jakarta yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku telah melakukan komunikasi dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terkait masalah itu. Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bakal menindaklanjuti temuan dan arahan dari Kementan ihwal dugaan beras oplosan yang didistribusikan Food Station.
"Apapun yang menjadi arahan dan sekaligus temuan, maka saya bilang tidak boleh ditutup-tutupi. Semua harus bertanggung jawab untuk, karena bagi saya sendiri keterbukaan itu menjadi penting," kata dia di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Di sisi lain, ia juga meminta Food Station untuk memberikan penjelasan apabila temuan itu dianggap tidak benar. Penjelasan itu harus disampaikan secara lengkap, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
"Kalau kalian semua tidak melakukan seperti apa yang dipikirkan, ya harus disampaikan apa adanya," kata Pramono.
Ia menjelaskan, selama ini Food Station memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga pangan di Jakarta. Karena itu, Pemprov Jakarta memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar operasional Food Station tetap berjalan dengan baik.
"Untuk menjaga harga di Jakarta dan juga untuk supaya inflasi tidak terjadi naik tinggi, maka mereka mempunyai kontribusi yang signifikan untuk itu," ujar dia.
Namun, apabila beras dari Food Station nantinya benar-benar terbukti oplosan, Pramono akan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ia mengaku tidak ingin ikut campur mengenai kasus hukum yang masih berproses.
"Ya itu nanti aparat penegak hukumnya. Saya tidak mau ikut campur urusan itu," kata dia.
Diketahui, Pramono telah memanggil Direktur Utama Food Station ke Balai Kota Jakarta pada Selasa (22/7/2025). Dalam pertemuan itu, salah satu hal yang dibahas adalah mengenai kasus dugaan beras oplosan yang didistribusikan BUMD Jakarta itu.
Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono mengatakan, sampel beras dari Food Station telah diuji di lima laboratorium yang berbeda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sejumlah merek beras seperti Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, dan lainnya, tidak memenuhi syarat mutu beras premium sebagaimana standar yang telah ditetapkan.
Selain itu, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa terdapat beras-beras tersebut dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Praktik itu dinilai merugikan konsumen dan mencederai prinsip keadilan dalam distribusi pangan.
“Jika pihak Food Station membutuhkan salinan data hasil laboratorium, silakan menghubungi Satgas Pangan Mabes Polri. Mereka telah memiliki seluruh hasil pengujian dan sedang mendalami temuan ini,” kata Arief, dilansir dari situs web Kementan.
