3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (LHKI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyoroti keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Sejak Rabu (11/2/2026), Israel resmi menjadi anggota organisasi yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tersebut.
Dengan fakta demikian, apakah sebaiknya RI mundur atau keluar dari BoP? Ataukah, masih ada kemungkinan bahwa BoP dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan Indonesia?
Ketua LHKI Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Imam Addaruqutni mengatakan, Board of Peace (BoP) ala Trump bermula dari Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 tanggal 17 November 2025. RI pun ikut mendukung platform BoP ini dan sekaligus proaktif menyuarakan solusi dua-negara (two-state solution) untuk berupaya mengakhiri konflik Israel-Palestina. Tiba-tiba kemudian, lanjut Imam, Trump dengan arogan melakukan sabotase atas Resolusi DK PBB itu dengan menjadikan dirinya pemegang kuasa tunggal di BoP.
"Trump sebagai pemegang kuasa tunggal di dalamnya mengundang kesertaan sejumlah negara Timur Tengah yang ber-uang---diduga dengan tekanan---dan juga Presiden Prabowo, yang memimpin negara dan bangsa yang besar meskipun tidak sekaya Arab Saudi, tetapi juga tentu bukan negara miskin," ujar Imam Addaruqutni kepada Republika, Kamis (12/2/2026).
Karena itu, menurut Imam, Trump dapat dikatakan menjalankan kepemimpinan dalam BoP secara otoriter. Lebih anomali lagi ketika AS menerima keanggotaan Israel dalam dewan tersebut, sedangkan Palestina tidak ikut disertakan. Dalam hal ini, Muhammadiyah memandang posisi RI cukup dilematis walaupun tetap percaya dengan langkah Presiden.
"Saya rasa, Presiden Prabowo, bagaimanapun dilematisnya, ikut serta di BoP dijalani karena tanggung jawab yang besar demi hilangnya penjajahan di dunia dan, dalam hal ini, terkait perjuangan bagi kemerdekaan Palestina," ucap Imam.
Ia meyakini, kesertaan RI dalam Board of Peace bukan tanpa syarat (reserve). Menurut Imam, pihaknya optimistis bahwa Presiden Prabowo tidak akan mengkhianati Pembukaan UUD 1945 lantaran terus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
"Kesertaan Presiden kita mesti sebaiknya kita yakini bahwa akan tetap tegak dalam menyampaikan amanat terwujudnya kemerdekaan bagi semua bangsa, termasuk kemerdekaan bangsa Palestina. Apalagi, sebelum (RI) masuk dalam BoP bentukan Trump ini, Presiden Prabowo secara bijak pun juga menempuh langkah konsultasi dengan sejumlah negara Arab," papar Imam.
Bagaimanapun, dia mengatakan, sosok Trump yang memosisikan sebagai penguasa dalam BoP patut dikritisi. Menurut Imam, Presiden AS ini tampak "mengangkangi dunia" dengan kediktatoran.
"Kaki kiri Trump menginjak-injak konsensus dan aturan-aturan dunia dan merusaknya, sementara kaki kanannya menetapkan aturan menurut kemauannya, layaknya firaun. Ini anehnya dunia modern yang membiarkan munculnya anarkisme dan fasisme sekaligus dalam sosok Trump," tukas dia.
