Regulasi Digital: Hambatan Baru Pelayaran?

ShippingCargo.co.id, Jakarta—Laporan International Trade Barrier Index (TBI) 2025 mengungkap kenyataan baru yang mengejutkan: hambatan perdagangan kini tak lagi datang dari tarif bea cukai, melainkan dari balik layar—dalam bentuk regulasi digital yang memperlambat laju perdagangan global, khususnya di sektor maritim.

Negara-negara dengan pelabuhan dan sektor pelayaran paling terbuka kini justru terhambat oleh regulasi digital. Inggris dan Jerman—masing-masing peringkat ke-10 dan ke-15 secara keseluruhan—terpeleset jauh dalam pilar Facilitation, dengan posisi ke-117 dan ke-121 untuk sub-pilar Digital Trade Restrictions (DTR). “Kita sedang menyaksikan pergeseran diam-diam dari tarif di perbatasan ke regulasi di balik firewall,” ujar Philip Thompson, penulis utama laporan TBI.

Dampaknya terasa nyata bagi industri pelayaran. Di era digital, pelabuhan modern bergantung pada aliran data global untuk pelacakan kapal, pengiriman dokumen, hingga pengelolaan rantai pasok. Namun, menurut laporan TBI, regulasi seperti Digital Markets Act Uni Eropa atau kebijakan pembatasan data mirip GDPR justru menciptakan hambatan baru yang memperlambat operasional maritim lintas negara.

Kasus Indonesia menjadi sorotan: negara ini menempati posisi terakhir (ke-122) dalam indeks, sebagian besar karena kebijakan local content requirement (LCR) yang membatasi akses produk global—seperti pelarangan iPhone 16. Kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang cukup signifikan memperlihatkan betapa proteksionisme digital dapat membatasi akses pada teknologi internasional yang dibutuhkan untuk efisiensi logistik pelabuhan.

Tanpa standar digital yang diselaraskan secara global, industri maritim berisiko terjebak dalam jeratan regulasi nasional yang tidak sinkron. Kolaborasi lintas negara menjadi kunci agar pelabuhan-pelabuhan dunia tidak karam dalam lautan aturan yang membatasi arus perdagangan bebas.Regulasi

Regulasi pelayaran perlu diperhatikan. Sumber: Freepik