2 hours ago
5
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat melakukan peninjauan langsung di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (9/3/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah membuka peluang memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP). Tenggat yang semula berakhir 31 Maret 2026 berpotensi diundur hingga akhir April 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penyamaan batas waktu pelaporan hingga akhir April menjadi opsi yang tengah dibahas. “Batas lapor SPT bisa disamakan sampai akhir April,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3/2026).
Jika diterapkan, batas waktu WP OP akan sejajar dengan wajib pajak badan. Kebijakan ini diharapkan memberi ruang lebih bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan keputusan final belum diambil. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyebut perpanjangan masih dalam tahap pertimbangan.
“Perpanjangan batas lapor SPT Tahunan PPh orang pribadi sampai saat ini masih menjadi opsi yang akan kami pertimbangkan setelah dilakukan evaluasi menjelang akhir bulan Maret,” ujar Inge.
Sebagai langkah antisipasi, DJP menyiapkan relaksasi sanksi administrasi bagi WP OP yang terlambat melapor.
“Sebenarnya yang kami siapkan adalah pemberian relaksasi pengenaan sanksi administrasi untuk SPT Tahunan PPh WP OP yang disampaikan setelah batas waktu 31 Maret,” kata dia.
Mengacu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), batas penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP adalah paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak, yakni 31 Maret 2026.
Di sisi lain, realisasi pelaporan SPT terus bertambah. Hingga 24 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah SPT yang masuk mencapai 8.874.904.
Capaian tersebut didominasi WP OP karyawan sebanyak 7.826.341 SPT, diikuti WP OP nonkaryawan 863.272 SPT. Sementara itu, wajib pajak badan tercatat menyampaikan 183.583 SPT dengan pembukuan rupiah dan 138 SPT dengan pembukuan dolar AS.
DJP memastikan akan terus mengevaluasi perkembangan hingga akhir Maret sebelum menetapkan kebijakan lanjutan.
