3 hours ago
5
Oleh : Pandu Prayoga; Peneliti ASEAN, Pusat Riset Politik-BRIN
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketahanan pangan merupakan salah satu isu utama dalam pencapaian agenda pembangunan global. Masalah ini juga dialami oleh Indonesia yang memiliki jumlah penduduk mendekati 280 juta jiwa.
Berdasarkan indeks ketahanan pangan global yang dikeluarkan oleh Economics Impact 2022, posisi Indonesia berada peringkat 63 dari 113 negara yang diteliti. Namun, untuk aspek keberlanjutan dan ketersediaan pangan, Indonesia berada diperingkat 83 dan 84. Posisi Indonesia tersebut diperumit dengan perubahan iklim, volatilitas harga pangan, dan pemenuhan gizi masyarakat yang masih terhambat.
Merespon permasalahan tersebut, Pemerintahan Prabowo mencanangkan program ketahanan pangan yang berfokus pada peningkatan produktivitas sektor pertanian/perikanan, pengamanan rantai pasok pangan dan logistik. Hal ini menuntut akselerasi riset dan teknologi dengan mitra dari berbagai entitas.
Disinilah kolaborasi internasional menjadi kata kunci. Dalam konteks tersebut, ada satu mitra yang selama ini bak tenggelam dalam kebijakan geopolitik, tetapi menawarkan aset penting yakni Taiwan. Taiwan tercatat memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan ketahanan pangan, ditopang oleh kehadiran institusi-institusi riset yang mumpuni.
Kolaborasi dengan Taiwan, terutama di sektor agrikultur dan pangan, nampaknya merupakan kebutuhan fungsional yang mendesak. Tulisan ini mencoba menelusuri potensi kolaborasi dengan Taiwan di sektor pangan, dan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, mengingat Indonesia terikat pada “kebijakan Satu Tiongkok (One China Policy)”, yang berarti tidak dimungkinkannya hubungan formal dengan Taiwan khususnya di level pemerintah.
Jalan Kolaborasi melalui WorldVeg
Salah satu aset global Taiwan yang banyak tidak diketahui publik adalah World Vegetable Center (WorldVeg) yang berlokasi di Kota Tainan. Sebagai salah satu genebank terbesar di dunia, WorldVeg menyimpan koleksi benih sayuran krusial dan memiliki keahlian dalam pemuliaan varietas yang tangguh terhadap iklim tropis dan penyakit. Di tahun 2025, penulis berkesempatan melihat langsung di mana benih-benih tersebut disimpan dalam beberapa ruang pendingin khusus.
Indonesia, salah satunya melalui Organisasi Riset Pertanian dan Pangan (ORPP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), memiliki potensi kolaborasi yang menjanjikan di sini. Kolaborasi ini dapat difokuskan dalam tiga klaster riset. Pertama, klaster riset yang berfokus pada akses varietas sayuran berdaya hasil tinggi, kaya nutrisi, dan tahan terhadap kekeringan maupun banjir yang telah dikembangkan BRIN dan WorldVeg. Ketersedian benih unggul ini sangat relevan dalam diversifikasi pangan dan mengatasi stunting. Contoh tanaman yang bisa dieksplorasi adalah sayur kangkung yang sangat populer bagi rakyat Indonesia.
Klaster riset kedua berupa transfer teknologi pemuliaan. Pemanfaatan teknologi WorldVeg dalam riset genetika dan pemulian tanaman diharapkan dapat mempercepat lahirnya varietas lokal Indonesia yang unggul. Klaster riset ketiga fokus pada peningkatan nutrisi pangan. Klaster ini bertanggung jawab pada kolaborasi mendukung aspek nutrisi dari ketahanan pangan bukan hanya kuantitas sumber pangan, tetapi juga kualitas gizi dari sayuran dan sumber pangan lainnya.
Penting untuk mencatat bahwa Taiwan Technical Meeting (TTM) telah hadir dan membangun kerja sama agrikultur di Karawang sejak 2018. TTM memberikan demonstrasi langsung mengenai praktik pertanian yang efisien dan modern. Hasil panen pun telah diserap pasar-pasar di Kota Jakarta. Hal ini menunjukkan potensi Taiwan untuk menjadi alternatif mitra kolaborasi Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan.
Strategi Kolaborasi
Kebijakan satu Tiongkok (One China Policy) yang secara resmi dipegang oleh Indonesia berimplikasi pada keterbatasan hubungan formal Indonesia dengan Taiwan, khususnya di level pemerintah. Namun, di level non pemerintah, kerja sama telah terjalin tanpa menjadikan persoalan politik sebagai penghalang seperti yang dilakukan oleh TTM pada tahun 2018.
Selain itu, kerja sama riset khususnya di sektor pangan dapat ditempatkan sebagai diplomasi jalur kedua (second-track diplomacy) yang berfokus pada kesejahteraan rakyat, alih-alih bicara masalah kedaulatan politik. Pandangan ini penting sebagai landasan dalam membentuk kerja sama yang mendukung kedaulatan pangan Indonesia.
Lebih jauh, penulis melihat setidaknya terdapat empat kondisi yang harus dipenuhi dalam mewujudkan kolaborasi yang lebih intensif di sektor pangan antara Indonesia dan Taiwan. Kondisi pertama adalah kerja sama diformulasikan melalui skema non-diplomatik. ORPP-BRIN dan WorldVeg harus dilembagakan melalui pengaturan teknis atau nota kerja sama yang berada di bawah payung hubungan antar masyarakat atau hubungan antar akademisi, tanpa perlu melalui pendekatan hubungan antar pemerintah.
Kondisi kedua yakni adanya pendanaan fleksibel. Pemerintah Indonesia harus menjamin alokasi dana yang tidak terhalang oleh status non-diplomatik Taiwan. Kerja sama ini harus diletakkan sebagai investasi strategis untuk ketahanan pangan.
Kondisi ketiga merupakan relasi timbal balik dan kode etik. Hal yang perlu diperhatikan adalah relasi resiprokal WorldVeg kemungkinan didorong melalui pertukaran sampel benih dari Indonesia, mengingat keanekaragaman hayati tropis Indonesia juga adalah aset global. Namun demikian perlu kehati-hatian dalam kondisi tersebut. Perlu dicatat, pertukaran benih dan materi genetik ini perlu melewati mekanisme dan kode etik riset sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2019. Hal ini untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil serta perlindungan terhadap hak paten kekayaan intelektual Indonesia.
Terakhir adalah kondisi yang berfokus pada produk dan dampaknya. Orientasi kerja sama harus bermuara pada transfer pengetahuan, peningkatan kapasitas SDM, dan hilirisasi benih yang cepat ke tingkat petani. Dengan demikian diharapkan adanya kesinambungan dan tersambungan antar periset, petani, dan pasar.
Sebagai penutup, jika kita mampu mengelola sensitivitas politik dan memprioritaskan kepentingan fungsional, kolaborasi dengan WorldVeg dan institusi Taiwan lainnya akan menjadi investasi strategis yang mampu memberikan nutrisi bagi generasi penerus bangsa. Pengakuan politik terhadap kebijakan satu Tiongkok bukan halangan menyediakan ketersediaan varietas pangan dari mitra lainnya. Indonesia harus berani menjemput inovasi dari mitra kompeten, meskipun secara diplomatik, hubungan tersebut harus berjalan di atas garis batas yang tipis.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
