9 hours ago
3
Suasana rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025). Seluruh anggota Fraksi PDIP walk out sebagai protes atas pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Suasana Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat (16/5/25) memanas setelah seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan melakukan aksi walk out. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi yang dinilai menyinggung marwah lembaga legislatif oleh Fraksi PDIP.
Rapat yang sedianya membahas pandangan fraksi terhadap usulan rancangan peraturan daerah (raperda) serta tanggapan gubernur atas usulan Raperda dari DPRD, mendadak diwarnai interupsi oleh anggota Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat.
Dalam interupsinya, Doni menyampaikan kekecewaan atas pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi yang disampaikan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon beberapa hari sebelumnya.
Ia menilai pernyataan tersebut telah menyinggung kehormatan DPRD dan meminta klarifikasi dari gubernur.
"Kami merasa pernyataan tersebut tidak menghormati lembaga legislatif. Karena itu, kami meminta klarifikasi dari Gubernur Dedi Mulyadi, karena membangun Jawa Barat tidak bisa sendiri ada yang namanya Trias Politic" ujar Doni dalam rapat tersebut.
Menanggapi hal tersebut, seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan, termasuk Wakil Ketua DPRD Jabar dari PDIP, Ono Surono, memutuskan untuk meninggalkan ruang rapat sebagai bentuk protes.
Meskipun demikian, rapat paripurna tetap dilanjutkan dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi dan tanggapan gubernur yang diwakili oleh Wakil Gubernur Erwan Setiawan, mengingat Gubernur Dedi Mulyadi tidak hadir dalam rapat tersebut.
Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa menanggapi hal tersebut dengan mengatakan walk out adalah bagian dari dinamika demokrasi. Menurutnya, hal tersebut sepertinya ada miskomunikasi antara Fraksi PDIP dan Gubernur Jabar.
"Bagi saya terhadap kebijakan-kebijakan Gubernur jangan terlalu reaktif, beri kesempatan Gubernur, " ucapnya. Dirinya juga akan konfirmasi kepada sekda terkait perubahan kelima pergub Jabar Terkait perubahan APBD.
"Saya akan meminta klarifikasi Pak Sekda sebagai ketua TAPD terkait hal tersebut, takutnya Pak sekda lupa," pungkasnya.
