1 hour ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung kembali menorehkan capaian positif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ini diumumkan dalam SAKIP dan ZI Award 2025 yang digelar secara daring, Jumat (6/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bandung berhasil meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam penilaian Zona Integritas yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia.
Predikat WBK diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, serta Puskesmas Rancaekek DTP.
Capaian ini menambah deretan prestasi Kabupaten Bandung dalam pembangunan Zona Integritas. Sebelumnya, pada 2023, Pemkab Bandung juga berhasil meraih penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi tingkat pemerintah daerah, yang menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Inspektur Kabupaten Bandung, Marlan Nirsyamsu menyatakan, keberhasilan perangkat daerah meraih predikat WBK merupakan hasil dari komitmen kuat pimpinan dan seluruh jajaran dalam membangun budaya kerja yang bersih, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
“Predikat WBK ini menjadi bukti nyata kesungguhan seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Marlan.
Ia menjelaskan, dalam proses pembangunan Zona Integritas, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung selaku Tim Penilai Internal berperan aktif melakukan pengawalan, pendampingan, serta evaluasi secara berkelanjutan hingga perangkat daerah mampu memenuhi seluruh indikator penilaian WBK.
“Inspektorat terus melakukan pembinaan dan monitoring secara konsisten agar pembangunan Zona Integritas tidak berhenti pada pencapaian predikat semata, tetapi mampu menjadi budaya kerja yang berkelanjutan,” tambahnya.
Marlan berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi motivasi sekaligus contoh bagi seluruh perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk terus meningkatkan integritas, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.
“Ke depan, kami berharap semakin banyak perangkat daerah mampu meraih predikat WBK bahkan meningkat menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebagai bagian dari komitmen reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi,” pungkasnya.
