Pemerintah Tambah Target Serapan 1 Juta Ton Beras, Untuk Apa?

8 hours ago 7

REPUBLIKA.CO.ID, KLATEN – Pemerintah akan menambah target penyerapan beras dalam negeri sebesar 1 juta ton. Langkah ini diambil untuk menjaga harga gabah di tingkat petani tetap stabil. Pada saat yang sama, dapat memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) guna menjamin ketahanan pangan nasional hingga akhir tahun 2025.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyampaikan penyerapan tambahan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat perputaran stok di Perum Bulog. "Badan Pangan Nasional dalam waktu dekat akan menugaskan Bulog terkait penambahan serapan sampai dengan akhir tahun sebesar 1 juta ton, seperti hasil keputusan Rakortas Kemenko Pangan beberapa waktu lalu," ujar Arief saat meninjau Gudang Bulog Meger di Klaten, Jawa Tengah, dikutip Senin (21/7/2025).

Penambahan target serapan setara beras produksi dalam negeri ini untuk memastikan harga gabah petani tetap terjaga di kisaran minimal Rp 6.500 per kilogram (kg), serta menjaga stok beras pemerintah tetap dinamis. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, produksi beras dalam negeri Januari sampai Agustus 2025 diproyeksikan dapat mencapai sampai total 24,96 juta ton. Sementara jika dibandingkan pada periode yang sama di 2024 ada surplus produksi 3,08 juta ton, karena total produksi saat itu di 21,88 juta ton.

Selanjutnya produksi Januari-Agustus pada 2023 ada surplus 1,33 juta ton karena produksinya 23,63 juta ton. Surplus produksi terjadi pula di 2022 sebesar 1,3 juta ton dengan produksi saat itu di 23,66 juta ton. Dengan total proyeksi produksi beras sampai Agustus dapat mencapai 24,96 juta ton, lalu ditambahkan pasokan dari impor beras khusus 279,15 ribu ton, menjadikan total ketersediaan beras secara nasional Januari-Agustus 2025 berada di 25,24 juta ton.

Total konsumsi beras Januari-Agustus 2025 membutuhkan 20,66 juta ton, sehingga diperkirakan masih ada surplus antara ketersediaan stok dengan konsumsi beras selama periode yang disebutkan, sejumlah 4,58 juta ton

Per 18 Juli Perum Bulog telah menyerap setara beras sebanyak 2,73 juta ton atau 91,19 persen dari target 3 juta ton berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Dengan adanya tambahan target nantinya, maka total target serapan menjadi 4 juta ton.

Apalagi pemerintah saat ini sedang mengeluarkan stok beras ke masyarakat, yaitu penyaluran bantuan pangan dengan volume sekitar 360 ribu ton dan juga untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP beras sebesar 1,3 juta ton. Lalu akan masuk 1 juta ton (tambahan target serapan). Jadi memang diatur demikian supaya turnover stok Bulog bisa terjaga.

"Ini bentuk kesiapan pemerintah dalam menjaga dan memperkuat cadangan pangan pemerintah, utamanya yang menjadi tugas dan kewenangan badan pangan nasional yang dibantu oleh Bulog tentunya yang selalu ditugaskan untuk ini," kata Arief, juga tertulis dalam keterangan resmi NFA.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan pihaknya mendukung kelancaran penyerapan tambahan ini. Tentunya sesuai penugasan dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional.

Bulog, jelas dia, sedang membangun tim yang melibatkan seluruh stakeholder. Itu termasuk jajaran TNI dan Kepolisian. "Selain tambahan serapan 1 juta ton beras, kami juga ditugaskan untuk menyerap jagung sebanyak 1 juta ton,” ujae Ahmad Rizal.

Tambahan 1 juta ton serapan ini akan melibatkan sinergi seluruh elemen, termasuk mitra penggilingan padi dan instansi lintas sektor. Kebijakan tersebut disambut positif oleh pelaku usaha penggilingan padi. Ketua Umum PERPADI Sutarto Alimoeso menyatakan bahwa penambahan serapan akan mendorong penguatan jejaring antara Bulog dan mitra di daerah.

"Kami siap membangun jaringan distribusi yang lebih baik dan solid. Jika seluruh pihak bersinergi, saya yakin target tambahan ini bisa tercapai bersama,” ujar Sutarto.

Pemerintah gencar meningkatkan stok beras demi target swasembada. Pada saat yang sama, negara juga terus mencari langkah solutif untuk mencegah inflasi dan kenaikan harga di lapangan. Salah satu caranya lewat penyaluran SPHP dan Banpang beras.

Read Entire Article
Politics | | | |