5 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan Indonesia tidak mengalami fase deindustrialisasi atau kondisi sektor manufaktur tidak lagi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Disampaikan Menperin di Jakarta, Selasa (6/5/2025), pernyataan mengenai Indonesia masuk fase deindustrialisasi dapat mudah dibantahkan dengan melihat pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 yang ditopang oleh manufaktur yang dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) periode tersebut sebesar 17,50 persen.
Selain itu data dari Bank Dunia (World Bank) turut menegaskan nilai tambah manufaktur nasional (Manufacturing Value Added/MVA) mencapai 255,96 miliar dolar AS atau Rp 4,26 kuadraliun (kurs Rp 16.634), angka ini tertinggi ke-12 secara global.
"Dari dua faktor saja, MVA dan share terhadap PDB, belum berbicara investasi, belum berbicara penyerapan tenaga kerja manufaktur, itu dengan mudah bisa dipatahkan Indonesia tidak dalam fase deindustrialisasi," kata dia.
Oleh karena itu, guna memperkuat manufaktur dalam negeri, pihaknya terus mendorong agar diterbitkannya kebijakan-kebijakan yang mendukung perindustrian, sehingga daya saing industri domestik terus meningkat. "Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus memperluas pangsa pasar global, terutama untuk mencoba meningkatkan ekspor produk-produk hilir bernilai tinggi," katanya.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan kombinasi antara kebijakan hilirisasi, transformasi industri berbasis teknologi dan riset, serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional.
"Dengan kombinasi kebijakan hilirisasi, peningkatan TKDN, serta transformasi industri berbasis teknologi dan riset, kami optimistis kinerja dan kontribusi ekonomi sektor industri manufaktur akan terus meningkat dan menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan," kata Menperin, di Jakarta, Senin (5/5/2025).
Menperin menyampaikan, kebijakan tersebut menjadi strategi utama yang terus dipacu untuk lebih menguatkan rantai pasok dan meningkatkan nilai tambah bahan baku domestik.
Pihaknya memulai reformasi kebijakan TKDN sejak awal Januari 2025 lalu. Hal ini menjadi krusial untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan penciptaan lapangan kerja baru.
Selain itu, kata Menperin, hilirisasi merupakan kunci untuk mengubah paradigma ekonomi berbasis komoditas mentah menjadi produk yang bernilai tambah tinggi. Kebijakan ini juga terbukti memberikan efek yang luas bagi perekonomian nasional, di antaranya membuka lapangan kerja, memperluas investasi, dan meningkatkan nilai ekspor.
sumber : Antara
