7 hours ago
6
Sejumlah truk yang akan menggelar aksi protes atas kebijakan penindakan truk Over Dimension Over Load (ODOL) tampak memadati jalur arah Semarang, di ruas Jalan Gatot Subroto, di kawasan Taman Unyil, Ungaran, Kabupaten Semarang.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, menyatakan bahwa tindakan tegas terhadap pelaku usaha dan pengguna jasa truk over dimension over loading (ODOL) atau bermuatan berlebih memang dapat berdampak pada perekonomian, terutama memicu kenaikan inflasi. Namun, Dudy menegaskan hal itu tidak akan menyurutkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan ODOL yang kerap menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas.
“Yang disampaikan ke kami selalu soal inflasi. Bahwa zero ODOL ini akan berdampak, pasti akan berdampak. Tapi ada hal yang tidak bisa kita ukur dengan angka, yaitu nyawa manusia,” ujar Dudy saat berbincang dengan awak media di Restoran Aroem, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Dudy menegaskan komitmennya dalam menjaga keselamatan transportasi sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap rakya
“Memang akan ada resistensi. Saya tetap berpegangan, tapi kita tidak bisa diam terus. Jadi kalau saya dihadapkan dengan angka, tolong jangan. Satu orang yang meninggal pun tidak bisa kita bandingkan dengan inflasi,” ucap Dudy.
Menurut Dudy, kegeraman terhadap praktik ODOL juga disuarakan oleh pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, Jawa Barat dan Riau akan menjadi dua daerah proyek percontohan dalam penanganan menuju zero ODOL pada 2026.
“Kami sudah bertemu dengan pemerintah daerah Riau. Keluhan mereka terkait dengan ODOL karena jalan di Riau itu baru diperbaiki, kemudian rusak lagi,” ungkap Dudy.
Ia pun mengapresiasi inisiatif kuat dari pemerintah daerah untuk membatasi atau menertibkan ODOL. Dudy menyebut, pemda juga memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran ODOL.
“Jadi, partisipasi pihak pemda sangat berarti bagi kami sehingga kita bisa bersama-sama menangani masalah ini,” kata Dudy.
