Ketika Simbol Menipu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di zaman ketika persepsi bergerak lebih cepat daripada kebenaran, satu simbol dapat memuliakan sekaligus menghancurkan. Sorban, jubah, istilah “kiai”, atau nama “pesantren” sering kali langsung dipercaya tanpa proses tabayyun yang jernih.

Ketika simbol dipakai oleh tangan yang salah, kerusakan yang muncul tidak hanya menimpa individu, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap tradisi ilmu, adab, dan moral yang dibangun puluhan bahkan ratusan tahun. Di titik inilah bahaya terbesar bermula: masyarakat perlahan kehilangan kemampuan membedakan antara kemuliaan nilai dan kepalsuan simbol.

Dalam teori komunikasi dikenal istilah komunikasi satu tahap dan dua tahap, juga komunikasi satu arah dan dua arah. Namun dalam kenyataan hari ini, mayoritas masyarakat menerima informasi melalui media sosial, media elektronik, dan media massa.

Akibatnya, banyak orang mengetahui sebuah peristiwa hanya melalui apa yang dibaca, didengar, atau dibagikan berulang-ulang, bukan melalui pengamatan langsung, penelitian mendalam, ataupun proses verifikasi yang memadai. Kedalaman pemahaman akhirnya sering berhenti pada permukaan informasi, sementara opini terbangun jauh lebih cepat daripada pencarian fakta yang utuh.

Pesantren, Stigma, dan Krisis Literasi Publik

Ketika muncul kasus asusila yang melibatkan seseorang beratribut agama, istilah “kiai”, “ustadz”, atau “pondok pesantren” segera diseret ke ruang publik tanpa kehati-hatian. Pengulangan semacam itu perlahan membentuk kesan seolah-olah pesantren identik dengan penyimpangan moral. Padahal banyak kasus justru terjadi di tempat yang jauh dari tradisi kepesantrenan yang sebenarnya: padepokan tertutup, praktik spiritual tanpa sanad, atau kelompok yang memakai simbol agama demi legitimasi sosial. Di sinilah masyarakat sering terjebak pada simbol, tetapi gagal membaca substansi.

Kekeliruan membedakan pesantren dan tempat berkedok agama akhirnya melahirkan stigma yang meluas. Pesantren ikut dicurigai, kiai ikut tercoreng, dan santri ikut menanggung prasangka. Padahal mayoritas pesantren di Indonesia sejak dahulu menjadi ruang pendidikan akhlak, penjagaan adab, dan penguatan moral masyarakat.

Dalam tradisi Islam di Nusantara, kiai bukan sekadar gelar sosial. Kehormatan itu tumbuh dari proses panjang: belajar ilmu dengan sanad yang jelas, mengabdi kepada guru, melatih kesederhanaan hidup, dan menjaga akhlak sebagai amanah. Karena itu, marwah kepesantrenan tidak dibangun oleh simbol, tetapi oleh integritas ilmu dan keteladanan hidup.

Era Persepsi Cepat

Perkembangan media digital telah mengubah cara masyarakat memahami kenyataan. Informasi bergerak sangat cepat, sedangkan kemampuan menelaah sering tertinggal. Banyak orang membaca tanpa memeriksa, lalu menyimpulkan tanpa tabayyun. Fenomena ini diperparah oleh menurunnya kepedulian sosial, melemahnya social control, dan berkurangnya kepekaan masyarakat terhadap pentingnya kehati-hatian dalam menerima informasi.

Keadaan semacam itu dapat menjadi bagian dari dekadensi akhlak dan adab sosial di ruang publik. Satu kasus yang viral mampu menutupi ribuan kenyataan baik yang berlangsung setiap hari. Jarang terdengar kisah kiai yang mengabdi puluhan tahun tanpa pamrih, ustadz yang mendidik dengan kesabaran, atau pesantren yang menampung anak yatim dan kaum duafa. Kehidupan pesantren yang sederhana kalah cepat dibanding berita yang penuh sensasi.

Namun demikian, masih banyak masyarakat yang tetap kritis dan dewasa dalam menerima informasi. Mereka tidak langsung mencaplok berita mentah, tidak mudah menuduh secara serampangan, dan tidak tergesa-gesa menyimpulkan suatu peristiwa hanya berdasarkan potongan informasi yang viral. Sebagian terus mengikuti perkembangan berita secara utuh, melakukan tabayyun, bahkan ada yang datang langsung ke tempat kejadian untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Hal itu merupakan pertanda baik bagi tumbuhnya kesadaran literasi dan kedewasaan sosial di tengah masyarakat.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.