9 hours ago
9
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf mengecam kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Ashari bin Karsana, pimpinan Pondok Pesantren Ndholo Kusumo di Pati, Jawa Tengah. Lelaki yang berusia 51 tahun itu sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan sejumlah santriwati.
Mensos Saifullah Yusuf menyatakan kekecewaan yang mendalam atas peristiwa tersebut. Seharusnya, pesantren menjadi ruang yang aman bagi seluruh peserta didik, bukan justru disalahgunakan untuk tindakan menyimpang. Lebih-lebih, lembaga pendidikan Islam semestinya menjadi yang terdepan dalam menempa aspek moral dan religiositas.
“Kami tidak hanya berhati-hati, kami mengecam keras. Kami kecewa. Kami sungguh-sungguh mengutuk ada pesantren dijadikan kedok,” ujar sosok menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu pada Jumat (8/5/2026).
Ia menekankan pentingnya perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh santri korban kasus tersebut. Selain itu, mereka juga perlu pendekatan rehabilitasi dan pemberdayaan.
“Kita harus jaga para santri ini, tidak hanya korban, tapi juga santri lainnya. Semua harus kita beri perlindungan, sekaligus rehabilitasi dan pemberdayaan,” ucap Gus Ipul.
Atas kejadian tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) RI bergerak cepat dengan menurunkan tim untuk melakukan asesmen dan pendampingan terhadap korban. Gus Ipul mengatakan, proses penanganan dilakukan secara bertahap melalui komunikasi intensif dengan korban dan keluarganya.
“Nanti kita lakukan pembicaraan lebih lanjut dengan keluarganya, dan kira-kira apa yang bisa kita berikan dukungan dalam rangka pemberdayaan. Jadi, tim dari Kemensos sudah ada di sana dan kita sedang melakukan dialognya secara bertahap,” ujar Gus Ipul menjelaskan.
Selain pendampingan awal, Kemensos menyiapkan layanan lanjutan untuk mendukung pemulihan korban secara menyeluruh, termasuk layanan psikososial dan residensial. Fasilitas layanan tersebut telah tersedia di wilayah Pati guna mempercepat proses pemulihan mental dan fisik korban.
Gus Ipul, menegaskan kasus ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pendataan sebagai dasar intervensi yang tepat sasaran. Menurutnya, data yang akurat akan mempercepat respons pemerintah dalam memberikan bantuan maupun pemberdayaan.
Terkait kondisi sosial-ekonomi keluarga korban, Kemensos akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna melakukan pengukuran lebih lanjut sebagai dasar intervensi kebijakan.
“Belum bisa kita ukur. Nanti kita sampaikan ke BPS untuk dilakukan pengukuran. Insya Allah kita akan ketahui dalam beberapa waktu ke depan,” tukas Gus Ipul.
