2 weeks ago
14
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia bersama sejumlah negara Muslim menyatakan telah menerima undangan bergabung dengan Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden AS Donald Trump. Pakar hubungan luar negeri dari Universitas Indonesia Broto Wardoyo mengingatkan soal kompleksitas mekanisme itu.
“Oke saja Indonesia bergabung, tapi harus disertai kehati-hatian dan pemahaman soal kompleksitasnya. Jangan sampai keterlibatan kita di situ merugikan Palestina. Apalagi yang namanya rekonstruksi akan melibatkan dana yang besar. Jangan sampai ada kesan kita terlibat disitu dan BoP terkesan menjual Palestina,” kata ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia tersebut kepada Republika, Kamis.
Menurutnya, langkah bergabung dengan BoP sedianya bisa dilihat sebagai keseriusan pemerintah terlibat dalam mengupayakan perdamaian di Gaza. Selama ini Indonesia menggunakan mekanisme tidak langsung seperti di OKI dan lembaga lain.
Bagaimanapun, ia menyoroti bahwa ada persoalan dengan mekanisme pembentukan BoP. “Ini mekanisme yang didorong oleh AS dan israel tapi tak sepenuhnya melibatkan elemen Palestina,” kata dia.
Otoritas Palestina, misalnya, tak dilibatkan dalam mekanisme pembentukan tersebut. Di sini Indonesia bisa berperan. Yakni meluaskan mekanisme BoP dengan merangkul pihak-pihak yang resisten terhadap lembaga tersebut.
Selain itu, Broto Wardoyo juga memeringatkan pemerintah agar memerhatikan opini publik di Tanah Air. “Karena belum tentu publik di Indonesia sepakat,” kata dia.
Ia menyontohkan, sejumlah survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menentang solusi dua negara. “Ini harus ada penyelesaian supaya tidak ada perdebatan di dalam negeri.”
Pemerintah juga perlu berhati-hati karena pekerjaan yang dinaungi Dewan Perdamaian di Gaza tak sederhana. Misalnya, nanti bakal ada proyek rekonstruksi Gaza dengan pembagian zonasi. “Harus ditimbang juga bahwa pembangunan harus terintegrasi. Jangan sampai jadi Bantustan (wilayah yang saling terisolasi),” kata dia.
Tak kalah penting, orang yang ditunjuk pemerintah menjadi perwakilan si dewan pengarah maupun dewan eksekutif BoP harus kompeten dan mengerti kompleksitas di Palestina.
Selain itu. dengan bergabung ke BoP, kemungkinan Indonesia juga harus berkontribusi di badan di bawahnya seperti International Stabilization Force (ISF) alias Pasukan Stabilisasi.
“Kita masuk ke Board of Peace ada beban masuk ISF. Nah, nanti yang kita kirim kombatan atau pasukan konstruksi sipil. Detailnya ini yang harus benar-benar berhati-hati. Sudah ada komitmen politik, pemerintah harus serius. Kalau tidak dilakukan, kita hanya akan dipakai Amerika.”
Sejauh ini, ada kecurigaan sejumlah pihak bahwa BoP dirancang Trump sebagai lembaga ekstra-PBB. Hal ini jadi alasan sejumlah negara Eropa menolak keanggotaan.
Broto Wardoyo mengatakan, bahwa keberatan dari Eropa itu absah. “Harus diingat yang disampaikan Eropa itu benar, ini mekanisme AS, bukan PBB,” kata Broto.
Namun, Indonesia sedari awal sedianya sudah menyadari hal ini sebagai opsi diplomatik. Hanya saja akan ada risiko resistensi publik jika nantinya mekanisme BoP ini akan sepenuhnya di luar PBB. “Isu utamanya, pakai mekanisme BOP ala Trump atau PBB, yang penting hati-hati. Yang ditunjuk nanti harus ahlinya.”
Bahwa BoP nantinya bakal mengurusi konflik-konflik di luar Gaza, menurutnya Indonesia nanti bisa memilah-milah. “Kalau dipakai untuk konflik dipakai di luar Palestina kita tak ikut tak masalah,” kata dia.
