2 hours ago
9
Mantan Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengeluarkan keputusan untuk mengganti Ketua DPRD Provinsi Jakarta Khoirudin. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP PKS Nomor: 179/SKEP/DPP-PKS/2026 tentang pergantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta dari Fraksi PKS.
Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jakarta, M Taufik Zoelkifli alias MTZ, membenarkan bahwa adanya keputusan dari DPP untuk mengganti Ketua DPRD Provinsi Jakarta, yang saat ini dijabat Khoirudin. Adapun nama yang diusulkan untuk menggantikan Khoirudin adalah Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jakarta Suhud Alynudin yang kini menjabat sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jakarta.
"Intinya, ada surat dari DPP yang memerintahkan, kalau di situ mengusulkan, menyarankan agar penggantian, tapi bagi kami itu adalah perintah ke DPW, bahwa ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta yang saat ini memang fraksi PKS ya, yang mengisi posisi tersebut, itu dirotasi ya, dari ustaz Drs Khoirudin MSI kepada yang sekarang menjabat ketua DPW yaitu Pak Suhud Alynudin," kata dia di DPRD Provinsi Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Dalam salinan yang diterima Republika, SK DPP PKS yang ditujukan kepada DPW PKS Jakarta itu dibuat pada 2 April 2026. Surat itu kemudian ditindaklanjuti oleh DPW PKS Jakarta kepada Fraksi PKS DPRD Provinsi Jakarta tertanggal 10 April 2026. Kemudian, Fraksi PKS DPRD Provinsi Jakarta menindaklanjutinya dengan menyurati Ketua DPRD Provinsi Jakarta tertanggal 13 April 2026.
MTZ mengatakan, proses pergantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta harus melalui proses panjang. Nantinya, DPRD Provinsi Jakarta bersurat terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pergantian Ketua DPRD.
"Jadi prosesnya nanti Kemendagri, baru kemudian dibalik lagi ke DPRD, tentu saja juga dengan konsolidasi atau koordinasi dengan gubernur. Gubernur sudah tahu, maka nanti ada proses, ada paripurna dan lain-lain dalam prosedurnya," kata MTZ, yang juga merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jakarta.
