Di Bulan Puasa Ramadhan, Haruskah MBG Tetap Berjalan?

AIVRE 2021

Agama | 2026-02-18 09:11:53

Ramadan selalu membawa suasana yang berbeda. Jam makan berubah, aktivitas menyesuaikan waktu sahur dan berbuka, dan ritme kehidupan terasa lebih pelan namun sarat makna. Di bulan seperti ini, banyak hal biasanya ikut menyesuaikan. Namun tidak dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah memastikan program ini tetap berjalan selama Ramadan 2026.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa MBG tetap dilaksanakan dengan skema distribusi yang disesuaikan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga menegaskan hal serupa: program tetap berjalan, hanya teknisnya yang diatur agar mendukung umat yang berpuasa.

Di satu sisi, pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap isu gizi. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan yang cukup mengusik: apakah kebijakan ini benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat selama Ramadan, atau sekadar memastikan program tidak berhenti?

Beberapa kalangan ahli memberi catatan kritis. Pengamat dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Eliza Mardian, menilai pemberian makanan kering selama puasa berisiko tidak memenuhi kebutuhan gizi secara optimal. Logikanya sederhana. Saat berpuasa, tubuh hanya menerima asupan pada waktu sahur dan berbuka. Jika komposisi makanan tidak tepat, keseimbangan nutrisi bisa terganggu.

Ahli gizi Tan Shot Yen bahkan berpendapat bahwa pada bulan puasa, pemenuhan makan bergizi sebaiknya dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Keluarga lebih memahami kondisi anak, kebiasaan makan, dan kebutuhan harian mereka. Terlebih, Ramadan bukan sekadar soal makan, tetapi juga pembiasaan, pengaturan pola, dan kedekatan dalam keluarga.

Dari sini terlihat bahwa persoalannya bukan sekadar “program jalan atau tidak”, melainkan soal ketepatan pendekatan. Ketika kebijakan terkesan dipaksakan untuk terus berjalan, publik wajar bertanya: apakah orientasinya benar-benar pada manfaat, atau lebih pada target program?

Kita tidak bisa menutup mata bahwa dalam sistem yang bercorak kapitalistik, ukuran keberhasilan sering kali identik dengan serapan anggaran, keberlanjutan proyek, dan capaian administratif. Program harus berjalan sesuai timeline. Dapur SPPG harus tetap aktif. Target distribusi tidak boleh turun. Sementara konteks sosial dan spiritual masyarakat bisa saja berubah.

Padahal, dalam Islam, jaminan kebutuhan dasar seperti pangan memang menjadi tanggung jawab negara—tetapi dengan mekanisme yang berjenjang dan proporsional. Nafkah pertama-tama menjadi kewajiban kepala keluarga. Jika tidak mampu, kerabat yang mampu mengambil peran. Lalu lingkungan terdekat. Dan jika seluruhnya tidak sanggup, barulah negara turun tangan melalui pengelolaan Baitul Mal.

Artinya, negara hadir sebagai penjamin terakhir, bukan langsung mengambil alih seluruh peran keluarga tanpa melihat kondisi. Prinsipnya bukan proyek massal, melainkan pelayanan yang tepat sasaran dan benar-benar menyelesaikan masalah.

Negara dalam Islam diposisikan sebagai ra’in—pengurus dan pelindung rakyat. Seorang ra’in dituntut menjaga amanah, bukan sekadar memastikan kebijakan terlihat berjalan. Pengelolaan harta di Baitul Mal pun harus mengikuti prioritas kebutuhan, bukan peluang keuntungan atau kepentingan politis.

Ramadan justru menjadi momen refleksi paling tepat. Bulan ini mengajarkan kepekaan. Mengajarkan empati. Mengajarkan bahwa lapar bukan sekadar angka kalori, tetapi pengalaman batin yang mendidik jiwa. Maka kebijakan publik yang menyentuh urusan makan di bulan puasa seharusnya lahir dari kepekaan yang sama.

Jika memang ada risiko ketidaktepatan gizi, mengapa tidak dievaluasi sementara? Jika keluarga dinilai lebih siap mengatur pola makan anak selama puasa, mengapa tidak diperkuat lewat bantuan bahan pokok atau subsidi yang lebih fleksibel?

Niat memperbaiki gizi generasi tentu patut diapresiasi. Namun niat baik harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang bijak. Jangan sampai program yang seharusnya menjadi solusi justru terasa sebagai rutinitas administratif yang kurang peka terhadap momentum ibadah.

Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar, tetapi juga menahan diri dari keputusan yang tergesa. Ia mengajarkan kehati-hatian, pertimbangan matang, dan keberpihakan kepada yang benar-benar membutuhkan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah sekadar dapur yang tetap mengepul atau laporan yang menunjukkan program terus berjalan. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika setiap anak benar-benar mendapatkan asupan yang sesuai kebutuhannya, setiap keluarga merasa terbantu tanpa kehilangan peran, dan kebijakan negara hadir sebagai pelayanan tulus—bukan sekadar proyek yang harus terus hidup.

Ramadan seharusnya menjadi pengingat: amanah terhadap rakyat jauh lebih besar nilainya daripada sekadar menjaga keberlanjutan program.