6 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — BPJS Ketenagakerjaan mendorong koperasi mengambil peran baru sebagai kanal strategis dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja di sepanjang rantai pasok industri perkebunan. Model kolaborasi tersebut diyakini mampu mempercepat perluasan kepesertaan sekaligus memperkuat kesejahteraan pekerja melalui sinergi pemerintah, dunia usaha, dan koperasi.
Gagasan tersebut mengemuka dalam WISPO Impact Series #1 bertajuk "Koperasi Karyawan Sumber Kesejahteraan Baru Pekerja" yang diselenggarakan Worker Initiatives for Sustainable Palm Oil (WISPO) di Hotel Ashley Wahid Hasyim, Jakarta, Kamis (30/7). Forum ini mempertemukan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah, pelaku usaha, serikat pekerja, pengurus koperasi, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan penguatan peran koperasi sebagai bagian dari ekosistem perlindungan pekerja.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Dedi Hardianto menegaskan bahwa perluasan perlindungan pekerja membutuhkan pendekatan kolaboratif. Menurutnya, negara tidak dapat bekerja sendiri menjangkau seluruh pekerja, terutama pekerja bukan penerima upah yang tersebar di berbagai sektor.
"Perlindungan pekerja tidak dapat dibangun oleh satu institusi saja. Dibutuhkan kolaborasi yang saling menguatkan antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, dan koperasi. Dengan kedekatan yang dimilikinya dengan komunitas pekerja, koperasi memiliki potensi besar menjadi kanal perluasan perlindungan hingga ke pekerja di sepanjang rantai pasok industri perkebunan," ujar Dedi.
Menurut Dedi, kekuatan utama koperasi terletak pada kedekatannya dengan anggota. Modal sosial berupa kepercayaan, jaringan, dan semangat gotong royong menjadi fondasi untuk menghadirkan perlindungan jaminan sosial secara lebih luas dan berkelanjutan.
"Koperasi tidak lagi hanya berperan sebagai penggerak ekonomi anggotanya. Ke depan, koperasi harus mampu menjadi penghubung yang mendekatkan perlindungan jaminan sosial kepada para pekerja. Ketika perlindungan hadir melalui kelembagaan yang dekat dan dipercaya masyarakat, perluasan kepesertaan akan berlangsung lebih cepat, lebih efektif, dan berkelanjutan," tegasnya.
Forum tersebut juga menyoroti pentingnya transformasi koperasi agar lebih modern, profesional, transparan, dan berbasis digital. Penguatan tersebut dinilai menjadi kunci agar koperasi tidak lagi hanya menjalankan fungsi ekonomi bagi anggotanya, tetapi juga berkembang sebagai kanal perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang mampu menjangkau lebih banyak pekerja melalui jaringan dan ekosistem yang telah dimilikinya.
Senada dengan hal tersebut, mewakili Menteri Koperasi Republik Indonesia, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Henra Saragih mengatakan transformasi koperasi menjadi organisasi yang modern, profesional, transparan, dan berbasis digital menjadi prasyarat agar koperasi mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang.
sumber : Antara
