Bioetanol Aren Jadi “Senjata” Pemerintah Tekan Impor BBM

4 hours ago 3

Pertamina dan Toyota berkolaborasi melakukan uji coba bahan bakar bioetanol 100 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menargetkan pengembangan tanaman aren sebagai salah satu upaya menekan ketergantungan pada impor energi dan memperkuat ketahanan pangan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pangan dan energi sebagai prioritas utama.

Raja Juli menilai situasi geopolitik global mulai dari perang di Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, hingga kebijakan proteksionis negara besar, mendorong Indonesia untuk mempercepat langkah menuju kemandirian energi.

“Dalam kondisi tertentu uang bukan segalanya, karena ketika negara memiliki uang tetapi kondisi internasional tidak memungkinkan terjadi perdagangan karena perang, negara-negara yang surplus pangan sendiri pun akan menahan pangannya. Begitu juga dengan energi,” kata Raja Juli dalam Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Komoditas Aren, Kamis (8/5/2025).

Ia menjelaskan pemerintah telah meluncurkan program hutan cadangan pangan, energi, dan air, yang memanfaatkan fungsi hutan tanpa membuka lahan baru atau deforestasi. Aren dipilih karena dinilai efisien.

Satu hektare pohon aren bisa menghasilkan hingga 24.000 liter bioetanol per tahun. "Ini adalah satu upaya kami untuk memaksimalisasi fungsi hutan dengan menanami, mereboisasi hutan-hutan kritis dengan pepohonan yang menunjang ketahanan pangan dan energi, salah satunya aren,” ujarnya.

Kebutuhan impor BBM Indonesia pada 2023 tercatat mencapai 26,89 juta kiloliter, dengan nilai lebih dari Rp 396 triliun. Pemerintah menargetkan 1,2 juta hektare lahan aren dapat menggantikan ketergantungan tersebut secara bertahap.

Presiden Prabowo telah memerintahkan penanaman aren di 300.000 hektare lahan tahun ini. Pendanaan proyek dilakukan melalui skema kerja sama dengan Danantara. Namun Raja Juli mengingatkan, realisasi program ini membutuhkan kajian teknis, edukasi petani, dan konsistensi kebijakan.

Read Entire Article
Politics | | | |