4 hours ago
2
Menhub Dudy Purwagandhi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan pemerintah tengah merumuskan kebijakan konkret untuk menangani kendaraan over dimension over loading (ODOL) yang menjadi masalah serius di jalan raya. Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (8/5/2025), Dudy mengatakan sebelumnya sejumlah kementerian dan BUMN melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah dikumpulkan untuk membahas penanganan ODOL.
Kementerian yang terlibat dalam pembahasan tersebut antara lain Kementerian Dalam Negeri, Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan sebagai instansi teknis utama.
"Dalam rangka penanganan ODOL, dalam beberapa saat ke depan akan ada beberapa rumusan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan ODOL," kata Menhub.
Ia mengungkapkan sejumlah langkah strategis telah disepakati dan saat ini tengah difinalisasi menjadi kebijakan pemerintah yang akan segera diumumkan dalam waktu dekat.
Menhub menegaskan pihaknya sudah sangat jengah dengan keberadaan ODOL yang menyebabkan berbagai kerusakan infrastruktur dan membahayakan keselamatan masyarakat pengguna jalan.
Menurutnya, pemerintah sangat serius dalam menangani ODOL dan kebijakan yang dirumuskan nantinya akan menjadi bukti konkret keseriusan tersebut kepada Komisi V DPR dan masyarakat luas.
"Mungkin kalau sudah keluar kami akan sampaikan juga kepada Komisi V DPR bahwa kami memang serius dan sangat serius menangani masalah ODOL," jelas Menhub.
Meski belum menjelaskan secara rinci bentuk kebijakan yang akan diterbitkan, Dudy memastikan fokus utama pemerintah adalah menurunkan angka kecelakaan akibat kendaraan bermuatan berlebih.
Ia menambahkan bahwa upaya itu merupakan bagian dari penegakan aturan dan komitmen terhadap kebijakan zero ODOL yang sebenarnya sudah ditetapkan untuk diterapkan sejak 2023.
Langkah penanganan ODOL ke depan juga diharapkan menyentuh aspek hulu, seperti pengawasan dimensi dan berat kendaraan sejak dari titik asal pengiriman untuk mencegah pelanggaran sejak awal.
Menhub menekankan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah, dan kebijakan ODOL yang akan keluar harus mampu menjawab persoalan tersebut secara menyeluruh dan berkelanjutan.
sumber : Antara
