Waspadai Dampak Tarif AS: Apa Artinya untuk Industri Pelayaran Indonesia?

Lagi-lagi, Perang Tarif AS-Tiongkok buat pelik pelayaran dunia. Sumber:Freepik

ShippingCargo.co.id,JAKARTA — Ketidakpastian regulasi kembali membayangi industri pelayaran global. Kali ini, rencana gelombang baru tarif dari Pemerintah Amerika Serikat terhadap barang dan jasa yang memiliki keterkaitan dengan Tiongkok menjadi sorotan, termasuk potensi dampaknya terhadap kapal-kapal yang dibiayai oleh lembaga keuangan asal Tiongkok.

Menurut Leigh Hansson, pakar hukum perdagangan internasional dari Reed Smith, proposal terbaru dari U.S. Trade Representative (USTR) atau Kamar Dagang Amerika Serikat dapat memperluas cakupan pengenaan tarif dan bea pelabuhan ke kapal-kapal yang dibiayai melalui skema leasing dengan perusahaan Tiongkok. Menurut tulisan Hansson di Maritime Institute, keputusan ini dapat diambil meskipun pengoperasian dan manajemen teknis kapal berada di luar Tiongkok.

Hal ini menimbulkan pertanyaan krusial: apa definisi “milik Tiongkok” atau “dikendalikan Tiongkok”? Tanpa kejelasan definisi, banyak pemilik kapal, termasuk dari Indonesia, kini berada dalam "zona abu-abu" regulasi.

Bagi pelaku industri maritim Indonesia yang memanfaatkan skema sale and leaseback atau pinjaman dari leasing Tiongkok — model yang populer karena akses pendanaan yang relatif murah — potensi ini bisa berisiko tinggi. Kapal dengan pembiayaan semacam ini bisa diklasifikasikan sebagai “Tiongkok terkait”, dan terancam terkena tarif tambahan jika masuk pelabuhan AS atau negara sekutu lainnya.

Imbasnya, perusahaan pelayaran Indonesia perlu mulai melakukan pemetaan risiko, termasuk meninjau ulang struktur pembiayaan, memperkuat klausul kontrak, dan memperjelas kepemilikan manfaat serta asal-usul dana.

Kondisi ini juga bisa mengganggu kepercayaan pasar dan menambah biaya operasional, khususnya jika kapal harus dialihkan dari jalur pelayaran AS atau mengganti sumber pendanaan.

Saran bagi pelaku usaha Indonesia? Bersiaplah sejak dini.

Lakukan evaluasi hukum dan finansial untuk memastikan ketahanan struktur bisnis terhadap guncangan kebijakan. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, kehati-hatian adalah langkah terbaik untuk menjaga kesinambungan rantai pasok dan keberlanjutan armada.