7 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mendagri M Tito Karnavian mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar sebanyak 125 ribu pakaian reject ekspor dari pabrik garmen nasional bisa dibagikan untuk korban banjir di Pulau Sumatera. Hanya saja, usulan itu harus atas persetujuan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Mendag Budi Santoso.
Menurut dia, usulan tersebut dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana. Pakaian batal ekspor itu sebenarnya layak pakai, sehingga daripada tidak digunakan, bisa dimanfaatkan para pengungsi.
"Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan ini supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125 ribu pakaian ini," kata Tito pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Mantan kepala Polri itu mengusulkan pemberian izin khusus bagi sektor swasta untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis bencana. Tito menyampaikan, sejumlah perusahaan garmen besar yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bersedia menyalurkan pakaian gagal ekspor yang masih layak pakai.
Dari dua perusahaan yang telah berkoordinasi, kata Tito, masing-masing menyiapkan sekitar 100 ribu dan 25 ribu potong pakaian. Mendengar usulan itu, Prabowo menyambut baik dan setuju untuk pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap bantuan pakaian gagal ekspor.
"Saya kira bagus itu," kata Prabowo. Meski begitu, ia memberi catatan agar penyaluran pakaian benar-benar bisa sampai ke tangan warga terdampak bencana.
"Dan ya, silakan dibebaskan dari PPN, tapi juga diwaspadai (agar) harus diserahkan kepada instansi, (dalam hal ini) Kementerian Dalam Negeri yang menerima dan bertanggung jawab. Dan harus segera dikirim ke daerah bencana," kata Prabowo merespons Tito.
Selain itu, Tito juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menambah alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan total Rp 268 miliar. Angka itu terdiri atas Rp 60 miliar untuk tiga provinsi serta Rp 208 miliar untuk 52 kabupaten dan kota terdampak bencana di Pulau Sumatera.
Pemerintah daerah (pemda) penerima bantuan diarahkan menggunakan dana itu untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan individu warga terdampak. Di antaranya, untuk alokasi pakaian, sabun, sampo, kebutuhan perempuan, serta perlengkapan bayi.
Selain itu, Tito melaporkan keterlibatan berbagai unsur pusat dalam penanganan bencana, termasuk TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan instansi terkait lainnya. "Kemudian untuk anggaran BTT (belanja tidak terduga) yang Bapak sudah tambahkan, totalnya (Rp) 268 miliar. Kami sudah cek, Pak. Tiga hari langsung masuk," ujar Tito.
Selain dukungan anggaran pusat, Tito juga mengapresiasi solidaritas antardaerah yang turut membantu melalui pemanfaatan sisa anggaran daerah serta pengiriman tenaga medis, obat-obatan, makanan, dan pakaian langsung ke wilayah yang terdampak paling parah.
"Daerah-daerah lain juga kami meminta untuk silakan kalau mau membantu solidaritas Pak, karena akhir tahun ada yang punya anggaran yang sisa lebih Pak. Itu ada total semuanya, yang kami termonitor, dari kami langsung itu Rp 46 miliar Pak, diberikan langsung," jelas Tito.
Dia juga menyoroti dua wilayah paling terdampak bencana. "Ada juga yang mengirim tenaga medis, obat-obatan, makanan, pakaian, langsung ke kabupaten/kota yang dianggap paling terdampak. Seperti di Tamiang, kemudian di Tapanuli Tengah, dan lain-lain. Itu langsung Pak," kata Tito.
Dalam aspek administrasi kependudukan, Tito menyampaikan, pemerintah telah membentuk posko pelayanan dengan sembilan tim khusus untuk mempercepat penerbitan kembali dokumen kependudukan. Di antaranya, KTP, Akta Kelahiran, dan KK, secara gratis.
